CIREBON – Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengalokasikan kembali pendanana sejulah proyek-proyek di kabupaten/kota yang sebelumnya tertunda. Hal ini menyusul telah disetujuinya usulan pinjaman pendanaan Pemprov Jabar dari pemerintah pusat melalui PT SMI (Persero), sebesar Rp4 triliun untuk 2 tahun.
Gubernur Jawa Barat, Dr HM Ridwan Kamil ST MUD menjelaskan, pinjaman keuangna Provinsi Jabar kepada BUMN pemerintah pusat tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya resesi ekonomi. Sebab, saat ini sektor yang masih bisa diandalkan untuk mempertahankan ekonomi dari resesi adalah belanja pemerintah.
Di Kota Cirebon, proyek monumental yang didanai dari bantuan keuangan provinsi adalah proyek pengerjaan finishing Alun-alun Kejaksan. Proyek ini juga tengah tersendat progres pengerjaanya, karena belum sepeserpun dana banprov yang mengucur ke kas daerah untuk dibayarkan kepada kontraktor.
Dampak pandemi global ini, pemerintah tengah mendorong pengoptimalan dikeluarkannya belanja-belanja pemerintah untuk penguatan ekonomi. Tiga sektor yang menjadi pilar ekonomi yakni ekspor, investasi, daya beli, sedang lesu.
Bahkan, Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada kementerian dan lembaga negara untuk menggenjot belanjanya. Pemerintah kabupaten/kota juga dipersilakan untuk menghidupkan lagi proyek-proyek bersumber dari bantuan provinsi yang selama ini ditunda. “Kita optimalkan di sisa waktu 5 bulan ini, kalaupun tidak bisa selesai 100 persen. Dua hari ini, suratnya ditunggu untuk kelanjutan itu,” tuturnya.
Emil juga mendorong upaya meningkatkan penyerapan belanja daerah.Diimbau kepada kabupaten/kota, terutama untuk belanja yang sifatnya penunjukkan langsung (juksung) dari perangkat daerah. Tapi, diharapkan juga proses pengerjaanya bisa melibatkan warga setempat dengan sistem padat karya.
Misalnya, pengaspalan jalan di lingkungan diusahakan warga sekitar yang terdampak penghasilanya akibat pandemi, bisa diikutsertakan bantu-bantu jadi tukang batu, tukang angkut-angkut, dan sebagainya.
Dengan begitu, masyarakat tersebut akan kembali memperoleh penghasilan untuk kebutuhan hidup sehari-hari di masa pandemi ini.
Selain itu, pemerintah daerah yang sekiranya masih memiliki anggaran untuk rapat-rapat dan pertemuan di hotel/restoran, agar bisa dilaksanakan sebagian yang urgent.
Hal ini bertujuan untuk tetap bisa menghidupkan sektor usaha perhotelan dan restoran, sehingga karyawan yang banyak bekerja pada sektor tersebut masih bisa menerima penghasilan.