SUMBER – Dugaan monopoli supplier program Bantuan Pangan Non Tunai Non (BPNT) di Kabupaten Cirebon terus disorot. Pasalnya, tidak mengakomodir komoditi lokal. Kasus ini pun dikawal secara serius para aktivis. Tujuannya, mengawal penyaluran bantuan pemerintah sesuai aturan.
Sayangnya, rencana audiensi para aktivis Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) dan Aliansi Pemuda Kecamatan Pangenan ke DPRD Kabupaten Cirebon kemarin batal. Padahal, surat permohonan audiensi sudah dilayangkan seminggu sebelumnya.
Ketua KCBI, Doni Suroto mengaku kecewa, karena kedatangan pihaknya tidak bisa ditemui oleh para wakil rakyat. Padahal, permasalahan BPNT ini sangat kompleks dan perlu ada pembenahan ke depannya. “Permasalahan BPNT sangat kompleks. Yang hampir terjadi di setiap wilayah kecamatan dan desa,” katanya.
Bahkan, dengan munculnya statemen Bupati Cirebon, H Imron di media yang menduga ada oknum bermain dalam bantuan sosial dari pemerintah pusat memang benar adanya.
“Karena dalam praktiknya memang demikian. Bahkan dugaannya beberapa supplier memonopoli pengadaan barang dalam BPNT. Terlebih lagi si penyedia barang atau suppliernya ada yang dari luar Kabupaten Cirebon,” beber Doni.
Ia mengaku mempunyai data carut marutnya penyelenggaraan BPNT di Kabupaten Cirebon. Bahkan, pihaknya siap buka-bukaan. “Kami harap anggota DPRD, sesuai dengan fungsinya harus menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab dewan,” pintanya.
Sementara itu, Ketua Aliansi Pemuda Kecamatan Pangenan, Wili Muhdi menyampaikan temuan hasil investigasi pihaknya. Di lapangan terkait penyelenggaraan BPNT ini diduga banyak oknum yang bermain, terlebih sampai memonopoli. Tidak hanya itu, penyalurannya juga diduga melanggar Pedoman Umum (pedum) BPNT. Parahnya lagi, komoditi pangan lokal tidak terakomodasi.
“Selama ini dalam praktiknya warung-warung atau UMKM kecil tidak diberdayakan, bahkan banyak yang tidak tersentuh,” ungkapnya.
Menurut Wili, seharusnya e-warung bisa mandiri tidak ada tekanan ataupun intervensi dari pihak mana pun. “Kami menginginkan cepat diluruskan sesuai aturan,” kata Wili.
Di tempat yang sama, aktivis lainnya, Samsul Ma’arif menyampaikan hal serupa. Ia mengaku, sudah mendapat dukungan dari para pedagang dan pelaku UMKM lokal yang memang sama sekali tidak tersentuh dalam program BPNT ini.
Banyak Oknum yang Bermain
