JAKARTA- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan Jawa Barat menjadi provinsi dengan penyumbang kasus korupsi terbanyak. Temuan tersebut sesuai dengan data kasus korupsi yang ditangani KPK kurun 2004 hingga 2020.
Hal tersebut disampaikan Firli di hadapan 120 legislator Jawa Barat dalam rakor program pemberantasan korupsi terintegrasi yang bertempat di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu (8/9). “Dari sepuluh besar kasus korupsi di daerah yang ditangani KPK, Jawa Barat di peringkat satu dengan jumlah 101 kasus,” ujar Firli di Gedung DPRD Jawa Barat, Rabu (8/9).
Di samping itu, Firli mengingatkan kepada seluruh jajaran DPRD Provinsi Jawa Barat agar tidak melakukan korupsi. Ia juga meminta kepada anggota dewan yang hadir untuk mewaspadai titik rawan korupsi, khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terkait penganggaran.
“Ada empat tahapan dalam tugas dewan terkait penganggaran. Dari empat tahapan tersebut, semua rawan korupsi. Mulai dari penyusunan, persetujuan dan pengesahan ada kerawanan. Pelaksanaannya juga ada. Terakhir, pengawasannya ada kerawanan juga,” kata Firli Bahuri.
Lebih lanjut Firli menyampaikan bahwa modus yang paling banyak dilakukan adalah pemerasan, gratifikasi, dan penyuapan. Ia juga mengingatkan peran dan tanggung jawab DPRD dalam mewujudkan tujuan nasional pada konteks pemberantasan korupsi.
Firli mengajak peserta yang hadir sebagai anak bangsa untuk berkontribusi dalam mewujudkannya melalui pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi. “Perlu diingat, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi APBD, eksekutif dan legislatif merupakan mitra. Bukan saling berkompetisi,” tegas mantan Kapolda Sumatera Selatan itu.
Pada kesempatan itu Firli mengatakan tugas KPK tidak hanya penindakan. Sebagaimana amanat undang-undang, Firli menjelaskan satu per satu tugas KPK lainnya terkait pencegahan, koordinasi, monitoring, supervise, dan penindakan serta eksekusi.
Menutup pesannya, dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan koordinasi, Firli menyampaikan komitmen KPK untuk terus mendorong upaya perbaikan di daerah sekaligus mengingatkan kepada seluruh jajaran eksekutif di pemda, legislatif, dan badan usaha agar tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi. “Saya meyakini kawan-kawan dipilih oleh rakyat. Untuk itu pegang teguh kepercayaan rakyat. Jangan lewatkan masa pengabdian lima tahun karena korupsi,” tutup Firli.
Jawa Barat Juara 1 Korupsi
