RADARCIREBON.ID- KPBU APJ atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk proyek Alat Penerangan Jalan yang direncanakan Pemkot Cirebon di 2027 masih menuai sorotan. Nilai proyek ini diperkirakan Rp16,5 miliar hingga Rp18 miliar. Untuk pembiayaan awal, swasta yang menanggung. Pemkot Cirebon nantinya akan membayar kepada pihak swasta secara berkala setiap tahun melalui sistem kontrak selama masa konsesi 10 tahun.
Ketika Pemkot Cirebon mengatakan proyek ini akan dijalankan di 2027, mayoritas fraksi di DPRD Kota Cirebon pun menyatakan menolak. Terbaru, seperti disampaikan Karso dari Fraksi PKS. Kata Karso, sistem kontrak yang teramat lama, bisa 10 sampai 20 tahun, akan menjadi beban bagi kepemimpinan atau wali kota setelah Effendi Edo.
Karso pun menegaskan bahwa KPBU APJ tidak prioritas dan hanya menyedot APBD. Politisi yang juga sebagai Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cirebon itu mengakui sebelumnya ada pertemuan dengan Pemkot Cirebon terkait KPBU APJ. “Dan saya selaku Banggar, saat rapat koordinasi dengan eksekutif, sudah saya sampaikan bahwa APJ atau dulu PJU (penerangan jalan umum, red) selama ini tidak jelek-jelek banget kok. Walau memang di beberapa titik harus ada perbaikan demi keamanan dan kenyamanan,” kata Karso kepada Radar Cirebon, Selasa (19/8/2026).
Baca Juga:Kemenag Edukasi WO soal Syariat NikahKPBU APJ Pemkot, Fitrah: Kalau Jadi, Harus Dibicarakan Lagi
Masih kata Karso, selama ini penerimaan dari PJU mencapai Rp37 miliar lebih setahun. Sementara anggaran yang digunakan untuk perawatan PJU sangat minim. “Perawatan PJU sangat minim. Jadi harusnya dari anggaran tersebut (penerimaan Rp37 miliar lebih, red), Kota Cirebon sangat bisa terang tanpa harus merangkul pihak lain dengan program KPBU APJ,” tegasnya.
Karso juga melihat konsep kerja sama yang teramat lama bisa 10 sampai 20 tahun, bahkan lebih, akan menjadi beban kepemimpinan daerah berikutnya. “KPBU PJU ini melampaui batas kepemimpinan Wali Kota Effendi Edo. Belum tentu penggantinya setuju,” terangnya.
Karso justru lebih menginginkan APJ dikelola dinas terkait dengan sistem yang lebih baik dan anggaran yang cukup, karena dananya ada dari pakat PJU dan bisa dikerjakan secara bertahap.