CIREBON- Aksi demo mahasiswa menolak kenaikan harga BBM bersubsidi masih terus terjadi, termasuk di wilayah Cirebon. Kemarin mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Cirebon (GMC) menggelar demo di Jalan Siliwangi, Kota Cirebon.
Mahasiswa menuntut pemerintah mencabut kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Kenaikan harga BBM bersubsidi telah berimbas pada naiknya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Termasuk naiknya tarif angkutan umum.
Pantauan Radar, mahasiswa sempat ingin masuk ke area DPRD Kota Cirebon sehingga menimbulkan ketegangan dengan aparat keamanan.
Sementara dari Jakarta, anggota DPR RI Fahira Idris meminta aparat tak represif terhadap mahasiswa. Ia mengungkapkan pentingnya semua pihak untuk sama-sama menahan diri terutama jika tensi jalannya aksi sudah mulai meningkat.
Dikatakan, perjuangan penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi dalam bentuk penyampaian pendapat di muka umum menjadi salah satu ekspresi masyarakat untuk menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak tepat, terutama di situasi di mana masyarakat mulai menggerakkan kembali roda ekonominya yang tersendat akibat pandemi.
“Peserta aksi dan aparat keamanan sama-sama rakyat. Oleh karena itu, sedapat mungkin dihindari terjadi bentrok. Aparat keamanan menjauhkan tindakan-tindakan yang represif dan peserta aksi berupaya menjaga aksi tetap kondusif,”demikian kata Fahira, Kamis (8/9).
Ia berharap petugas di lapangan bisa membedakan dengan jelas antara peserta aksi dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang sengaja ingin merusak jalannya aksi dengan melakukan provokasi dan tindakan anarkis.
Bagi Fahira, semua tindakan yang dilakukan petugas di lapangan saat mengawal aksi harus proporsional. Menurut Fahira, berbagai elemen masyarakat terutama yang turun ke jalan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi sejatinya juga ingin fokus beraktivitas, bekerja atau berkuliah.
Namun demikian, berbagai elemen masyarakat ini terpaksa menggelar aksi karena kebijakan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi diyakini bakal mempersulit upaya rakyat yang saat ini baru saja ingin bangkit dari pandemi.
“Pemerintah punya kuasa untuk mengambil kebijakan menaikan BBM bersubsidi. Namun, dalam negara demokrasi seperti Indonesia, rakyat juga punya hak bahkan dilindungi haknya oleh konstitusi untuk menyampaikan pendapat menolak kebijakan tersebut,” pungkas Fahira Idris. (sno/rm)
Terus Gerak Tolak BBM Naik
