RADARCIREBON.ID – Persoalan jalan rusak terus menjadi sorotan tajam DPRD. Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) proaktif meningkatkan koordinasi dengan Pemprov Jabar dan pusat demi mengatasi persoalan jalan rusak yang kian meresahkan warga.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana ST MM menyatakan, keluhan masyarakat soal infrastruktur jalan yang rusak sudah sangat masif, bahkan kerap menjadi perbincangan hangat di media sosial.
“Ini bukan sekadar kritik biasa, tapi sudah menjadi keresahan publik. Dinas PUTR harus bergerak cepat membangun sinergi dengan pemerintah provinsi maupun pusat agar bisa mendapatkan tambahan anggaran,” kata Anton kepada Radar Cirebon, kemarin.
Baca Juga:Epson Raih Penghargaan Best of the Best Red Dot Design AwardsBupati Indramayu Ajak Semua Pihak Wujudkan Pendidikan Bermutu di Hardiknas 2025
Menurut politisi Partai Golkar ini, anggaran dari APBD kabupaten saja tidak akan cukup untuk menuntaskan persoalan infrastruktur, terlebih jika melihat luasnya wilayah dan tingginya kebutuhan perbaikan jalan di Kabupaten Cirebon.
“Selain itu, efensensi anggaran harus benar-benar menjadi perhatian. Bukan hanya omon-omon. Kenapa demikian, faktanya masih ada alokasi anggaran untuk membangun gedung yang dinilai kurang manfaat, jika dibandingkan dengan tuntutan warga terkait perbaikan jalan,” tegas Anton.
Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi III, Dara Darmanto. Ia menilai, selama ini komunikasi antara DPUTR dengan dinas di tingkat provinsi masih lemah, padahal peluang bantuan anggaran sangat terbuka jika hubungan antarinstansi dijalin dengan baik.
“Sudah saatnya DPUTR meningkatkan intensitas komunikasi ke atas. Jangan hanya pasif menunggu. Kita butuh terobosan, termasuk dalam hal memperjuangkan dana dari provinsi maupun pusat,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Kabupaten Cirebon, Iwan Santoso ST menjelaskan, banyaknya jalan rusak yang belum diperbaiki disebabkan ada perubahan kebijakan efensien anggaran dari pusat.
“Kenyataannya, pembatalan dana dari pusat yang semula direncanakan berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Pembatalan itu, merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran nasional,” kata Iwan Santoso.
Karena itu, pihaknya sangat membutuhkan dukungan DPRD untuk mencari solusi anggaran tambahan, agar pembangunan tetap bisa berjalan.