INDRAMAYU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu secara resmi menyerahkan pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pantura MA Sentot Patrol kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Prosesi alih status ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama yang berlangsung di Ruang Rapat Gubernur Jawa Barat, Senin (25/5/2026) lalu.
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Bupati Indramayu Lucky Hakim, didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Indramayu Ahmad Syadali, Plt Kepala Bapperida Indramayu H Suwenda, serta Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Dra Hj Nurhayati.
Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk ikhtiar bersama dalam mengatasi stagnasi pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut akibat keterbatasan daerah. Sekaligus untuk meningkatkan mutu pelayanan medis bagi masyarakat luas.
Baca Juga:Manchester City Sabet Gelar Piala FA 2025/2026, Tampil Dominan atas ChelseaBelasan Ribu Warga Jatibarang Baru, Kabupaten Indramayu Dapat Bantuan Pangan
Usai penandatanganan, Bupati Indramayu Lucky Hakim mengungkapkan, pengalihan pengelolaan ini diharapkan mampu mengoptimalkan fasilitas dan jangkauan pelayanan rumah sakit yang sebelumnya dinilai belum maksimal.
“Rumah sakit kabupaten yang memang ada stagnasi di situ, pelayanannya memang kurang optimal. Tetapi alhamdulillah, kami serahkan kepada provinsi, nanti di bawah kepemimpinan Pak Gubernur. Kami berharap, nantinya, rumah sakit ini akan dibangun menjadi pusat pelayanan rujukan untuk Jawa Barat,” ujarnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menyambut baik penyerahan tersebut. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera mengembangkan RSUD Patrol agar mampu menjadi pusat rujukan kesehatan yang tidak hanya melayani warga Indramayu, tetapi juga daerah sekitarnya.
“Ini bagian dari layanan kesehatan Provinsi Jawa Barat. Nanti kita kembangkan Rumah Sakit Patrol menjadi Rumah Sakit Provinsi Jawa Barat. Nantinya, melayani wilayah Indramayu, Subang yang dekat situ, dan Majalengka,” tutur KDM.
KDM menambahkan, alih status tersebut membawa dampak positif ganda. Di satu sisi, pelayanan kepada masyarakat dipastikan akan semakin meningkat karena didukung anggaran dan fasilitas setingkat provinsi. Di sisi lain, kebijakan ini juga dapat meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu.
Selain fokus pada sektor kesehatan, dalam pertemuan tersebut, Pemkab Indramayu dan Pemprov Jawa Barat juga membahas sinergi pembangunan infrastruktur jalan. Pemerintah Kabupaten Indramayu sendiri tercatat telah mengucurkan anggaran sebesar Rp280 miliar pada tahun ini, dan berkomitmen menambahnya pada anggaran perubahan, demi memastikan akses jalan di Indramayu tetap mulus serta mendukung mobilitas warga menuju pusat-pusat pelayanan publik. (oni)