KUNINGAN–Masyarakat Desa Koreak, Kecamatan Cigandamekar, menggelar audiensi bersama Pemerintah Desa (Pemdes) Koreak, di balai desa setempat, belum lama ini. Forum ini digelar sebagai wadah aspirasi warga yang menginginkan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Tokoh muda sekaligus Ketua Karang Taruna Margatama Desa Koreak, Rizky Subangkit, menjelaskan bahwa audiensi berawal dari banyaknya permintaan warga, termasuk para perantau, yang berharap agar pemdes lebih terbuka dalam mengelola anggaran desa.
“Banyak pertanyaan masyarakat soal penggunaan dana desa, program pembangunan, maupun proyek yang sudah berjalan. Karena belum ada jawaban yang jelas, akhirnya kami berinisiatif untuk melakukan audiensi. Tujuannya bukan untuk menyudutkan, tapi menyampaikan aspirasi,” ujar Rizky Subangkit, yang akrab disapa Bangkit.
Baca Juga:Kebakaran Kandang di Pamulihan Hanguskan Ribuan Ekor Ayam, Kerugian Ratusan Juta RupiahPolisi Tingkatkan Kasus Dugaan Kelalaian Medis RSUD Linggajati ke Tahap Penyidikan
Dalam audiensi yang dihadiri sekitar 100 warga tersebut, masyarakat merangkum tujuh aspirasi utama, di antaranya: transparansi penggunaan dana desa, prioritas pembangunan untuk kebutuhan pokok warga, kejelasan fungsi aparat desa, transparansi pengelolaan dana Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), dukungan bagi program kepemudaan dan Karang Taruna, transparansi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta transparansi aset desa.
Menurut Bangkit, audiensi itu direspons positif oleh Pemdes. Kepala Desa Koreak, Eka Susila, bersama jajaran perangkat desa hadir lengkap dan menerima masukan masyarakat dengan baik. Mereka menyepakati bahwa berbagai aspek tata kelola desa perlu ditingkatkan, agar lebih transparan dan akuntabel ke depan.
Bangkit menegaskan bahwa audiensi ini murni dialog dan bukan aksi demonstrasi. Ia juga mengapresiasi jalannya forum yang berlangsung kondusif serta partisipasi positif dari seluruh pihak.
“Alhamdulillah, audiensi kemarin sangat kondusif. Masyarakat menyampaikan aspirasi dengan baik, dan Pemdes juga merespons dengan terbuka. Ini langkah bersama untuk desa yang lebih maju,” tambahnya.
Meski demikian, masyarakat menegaskan akan terus memantau perkembangan kinerja pemdes pasca audiensi. Apabila dalam waktu ke depan tidak ada perubahan yang lebih baik, warga membuka kemungkinan untuk menggelar aksi demonstrasi menuntut mundur aparat desa yang dinilai tidak berkinerja baik. Bahkan, masyarakat siap melaporkan ke dinas terkait jika ditemukan adanya penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang aparat desa.