“Kami tidak ingin limbah MBG menjadi masalah baru di kemudian hari. Justru sebaliknya, kalau dikelola dengan baik bisa membuka peluang usaha baru dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar,” pungkasnya.
Sebelumnya, Direktur Pusalsfahmina, Pusat Studi Agama, Lingkungan, dan Sosial ISIF Cirebon, Abdul Malik, menegaskan bahwa pengawasan terhadap program MBG tidak boleh berhenti pada aspek gizi dan keamanan makanan saja. Persoalan limbah dapur, kata dia, justru bisa menjadi “bom waktu” jika tidak segera dikelola dengan baik.
Pihaknya mendorong para pengelola dapur MBG dan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) serta pemerintah agar lebih adil dalam mengevaluasi pengelolaan dapur pada program MBG.
Baca Juga:Enam Bulan Raup Ratusan Juta dari Kolam Renang, Desa Matangaji Tumbuh Jadi Pilot Project Destinasi Wisata AlamGiliran Edi, Eti, dan Lili Diperiksa Kejaksaan Terkait Proyek Gedung Setda Kota Cirebon
Ia menuturkan, persoalan yang muncul bukan hanya soal makanan basi atau kasus keracunan yang ramai diberitakan, melainkan juga sampah organik, limbah cair, minyak bekas, sabun, dan bahan kimia lain yang bisa merusak kualitas air dan tanah.
Saat ini, volume limbah dapur MBG mungkin masih kecil dan dapat ditangani warga sekitar. Namun, ia mengingatkan bahwa jika jumlah dapur MBG terus bertambah, limbahnya bisa mencapai ratusan bahkan jutaan ton per hari.
“Kalau tidak dikelola dengan benar, dampaknya bisa mengerikan. Tapi kalau diolah dengan baik, justru bisa menciptakan ekosistem lingkungan yang sehat sekaligus peluang ekonomi baru,” jelasnya, seraya berharap BGN berperan aktif dalam memberikan penyuluhan dan menetapkan standar pengelolaan limbah dapur MBG di seluruh daerah. (sam)