DLH Cirebon Belum Terima Laporan SPPG, Soal Limbah Dapur MBG

Kepala DLH Kabupaten Cirebon Dede Sudiono
SOAL MBG: Kepala DLH Kabupaten Cirebon Dede Sudiono mengatakan pihaknya belum menerima komunikasi resmi dari SPPG mengenai penanganan limbah MBG.. Foto: Samsul Huda-Radar Cirebon.
0 Komentar

RADARCIREBON.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berjalan di berbagai lokasi di Kabupaten Cirebon menyisakan pekerjaan rumah penting; pengelolaan limbah dapur.

Jika tak ditangani dengan benar, sisa makanan dan bahan olahan dari dapur MBG yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bisa menimbulkan dampak lingkungan serius.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon Dede Sudiono ST MSi mengungkapkan hingga kini pihaknya belum menerima komunikasi resmi dari pengelola program MBG terkait penanganan limbah tersebut.

Baca Juga:Enam Bulan Raup Ratusan Juta dari Kolam Renang, Desa Matangaji Tumbuh Jadi Pilot Project Destinasi Wisata AlamGiliran Edi, Eti, dan Lili Diperiksa Kejaksaan Terkait Proyek Gedung Setda Kota Cirebon

Padahal, di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon sudah ada 45 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif beroperasi. “Sampai sekarang belum ada komunikasi dari pihak SPPG ke kami,” ujar Dede kepada Radar Cirebon, Kamis (9/10/2025).

Dede mengaku pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan pengelola SPPG maupun instansi terkait lainnya dalam menyusun mekanisme pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. DLH pun mendorong agar segera dibuat nota kesepahaman (MoU) sebagai dasar kerja sama teknis.

“Kalau ada MoU, kami siap memberikan arahan teknis. Ini penting agar pengelolaan limbah dapur MBG bisa berjalan optimal dan tidak menimbulkan pencemaran,” terangnya.

Dede menilai limbah organik dari dapur MBG sebetulnya bisa bernilai ekonomi tinggi jika diolah dengan tepat. Salah satunya, dengan dijadikan pakan maggot, yang kini banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak bernutrisi. “Limbah MBG sangat cocok untuk bahan pakan maggot. Selain bisa mengurangi volume sampah organik, hasil budidayanya juga bernilai ekonomi bagi masyarakat,” jelasnya.

Sejauh ini, DLH mencatat bahwa koordinasi SPPG lebih banyak terfokus dengan Dinas Kesehatan, terutama dalam urusan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Karena itu, pihaknya akan proaktif menjalin komunikasi dengan pengelola SPPG dan instansi lain agar persoalan limbah tidak diabaikan. “Ke depan kami akan jemput bola, melakukan pendekatan ke semua pihak agar penanganan limbah MBG ini tidak terabaikan,” imbuhnya.

Sebagai bentuk komitmen, DLH juga siap mendampingi teknis pengelolaan limbah, mulai dari proses pengumpulan, pemilahan, hingga pemanfaatan kembali. Pendampingan ini diharapkan mampu memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip ekonomi sirkular dan berkelanjutan.

0 Komentar