RADARCIREBON.ID – Nelayan di Kota Cirebon mengeluhkan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) non subsidi yang berdampak pada aktivitas melaut. Akibatnya, ratusan kapal terpaksa bersandar di Pelabuhan Kejawanan selama sekitar satu bulan terakhir.
Pengurus kapal Hasil Terus, Tesi, mengatakan saat ini nelayan kesulitan mendapatkan BBM non subsidi. Sementara itu, kuota BBM subsidi yang tersedia dinilai belum mencukupi kebutuhan operasional kapal.
“BBM saat ini sulit didapat, sudah sekitar satu bulan,” ujarnya, kepada radarcirebon.id.
Baca Juga:AS – Iran Batal Damai, 5 Hal Ini Jadi Pengganjal, Salah Satunya soal Selat HormuzPerundingan Damai Berakhir Buntu, AS – Iran Siap Lanjutkan Perang
Ia menjelaskan, kapal berukuran di bawah 30 gross ton (GT) hanya mendapatkan kuota BBM subsidi sebanyak 15 kiloliter (KL), sementara kebutuhan untuk sekali melaut mencapai sekitar 24 KL. Kekurangan tersebut biasanya dipenuhi dari BBM nonsubsidi yang kini sulit diperoleh.
“Kami berharap pemerintah dapat menambah kuota BBM subsidi menjadi minimal 20 KL hingga 24 KL per kapal agar nelayan bisa kembali melaut,” katanya.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cirebon, Kasrudin, menyampaikan hal serupa.
Menurutnya, kebutuhan BBM untuk kapal di bawah 30 GT mencapai 24 KL untuk satu kali pelayaran selama empat hingga lima bulan.
Saat ini, nelayan hanya memperoleh kuota 15 KL BBM subsidi, sedangkan pasokan BBM nonsubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Kejawanan tidak tersedia.
“Kami sudah mengajukan permohonan kepada Pertamina dan pemerintah daerah agar kuota BBM subsidi ditambah menjadi 20 KL,” ujarnya.
Ia menambahkan, akibat kelangkaan BBM nonsubsidi, lebih dari 100 kapal tidak beroperasi dan bersandar di Kejawanan. Kondisi ini berdampak pada sekitar 1.300 anak buah kapal (ABK) yang terpaksa tidak bekerja.
Baca Juga:IPhone 15 Mulai Rp10 Jutaan! Ini Update Harga iPhone 15 Series April 2026Desain Penataan Kawasan Gedung Sate, Bakal Terintegrasi dengan Lapangan Gasibu
“Jika tidak ada solusi, kami akan mempertimbangkan aksi unjuk rasa,” katanya.
Sementara itu, Pengurus SPBN Kejawanan, Nurudin, menyatakan penyaluran BBM subsidi masih berjalan sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah, yakni 15 KL per kapal.
Menurutnya, permasalahan utama bukan pada BBM subsidi, melainkan ketiadaan pasokan BBM nonsubsidi dari pihak swasta yang biasanya digunakan untuk menutupi kekurangan kebutuhan.
“Kuota subsidi tersedia, tetapi memang tidak mencukupi. Kekurangannya biasanya dipenuhi dari BBM nonsubsidi, yang saat ini tidak ada pasokan,” ujarnya.