RADARCIREBON.ID – Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cirebon masih terus dikejar.
Hingga saat ini, pembentukan Satuan Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) belum mencapai target 100 persen.
Wakil Walikota Cirebon, Hj Siti Farida Rosmawati, mengatakan dari target 72 SPPG, baru 42 unit yang terealisasi.
Baca Juga:AS – Iran Batal Damai, 5 Hal Ini Jadi Pengganjal, Salah Satunya soal Selat HormuzPerundingan Damai Berakhir Buntu, AS – Iran Siap Lanjutkan Perang
“Targetnya 72 SPPG yang harus difasilitasi di Kota Cirebon, namun saat ini baru terealisasi 42 unit. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya sinkronisasi data penerima manfaat,” ujar Farida, yang akrab disapa Rida.
Menurutnya, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan verifikasi dan pemetaan titik prioritas yang membutuhkan percepatan. Program ini juga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk terlibat dalam penyediaan dapur MBG.
“Kami mendorong pelaku usaha untuk mengisi titik-titik yang belum terpenuhi agar pemerataan layanan gizi dapat segera terwujud,” katanya.
Rida menyebutkan, jumlah penerima manfaat MBG di Kota Cirebon pada 2025 mencapai 71.059 orang.
Rinciannya, penerima MBG sebanyak 64.547 orang dan penerima makanan tambahan (PMT) sebanyak 6.512 orang.
Kelompok penerima manfaat meliputi siswa PAUD/TK/RA sebanyak 5.153 orang, SD/MI 21.920 orang, SMP/MTs 16.445 orang, SMA/MA/SMK 16.565 orang, SLB 241 orang, serta santri 136 orang. Selain itu, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui juga menjadi sasaran program.
Ia menegaskan pentingnya akurasi data agar bantuan tepat sasaran. Selain itu, kualitas nutrisi juga menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Baca Juga:IPhone 15 Mulai Rp10 Jutaan! Ini Update Harga iPhone 15 Series April 2026Desain Penataan Kawasan Gedung Sate, Bakal Terintegrasi dengan Lapangan Gasibu
“Namanya Makan Bergizi Gratis, tentu harus memenuhi standar gizi, termasuk kecukupan protein hewani dan nabati,” ujarnya.
Pemkot Cirebon akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SPPG, termasuk aspek perizinan dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan BGN.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno, menekankan pentingnya integrasi MBG dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Ia menyebutkan kelompok prioritas atau 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, harus menjadi fokus utama dalam pendistribusian gizi.
“Kami berharap MBG untuk kelompok 3B dapat mendukung percepatan penurunan stunting di Kota Cirebon,” katanya.