RADARCIREBON.ID – Kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Cirebon masih belum terpenuhi. Namun, keterbatasan fiskal membuat pemerintah daerah belum membuka rekrutmen baru.
Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon, Ade Nugroho SSTP mengungkapkan, berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK), jumlah pegawai baik PNS maupun PPPK saat ini masih kurang dari kebutuhan ideal.
“Kalau mengacu pada ABK, kita masih kekurangan PNS dan PPPK,” ujarnya.
Baca Juga:Perputaran Uang MBG Rp600 Miliar per Hari di Kalangan Petani, Pembudidaya dan PeternakHarga BBM Subsidi Tidak Naik sampai Akhir Tahun, Bahlil Sebut Stok Dijaga di Atas Standar Minimum
Meski demikian, kebijakan rekrutmen tidak hanya bergantung pada kebutuhan, tetapi juga kemampuan keuangan daerah.
Ade menjelaskan, pemerintah daerah harus mematuhi ketentuan dalam regulasi yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD.
“Dengan aturan itu, untuk saat ini Pemkab Cirebon belum membuka perekrutan CPNS karena keterbatasan fiskal. Setiap daerah diwajibkan menjaga belanja pegawai maksimal 30 persen,” jelasnya.
Selain faktor anggaran, perhitungan kebutuhan ASN juga masih menunggu hasil penyederhanaan kelembagaan di lingkungan pemerintah daerah. Hasil penataan organisasi tersebut nantinya akan menjadi dasar pembaruan Analisis Beban Kerja.
“Penyederhanaan kelembagaan baru akan dihitung kembali ABK-nya, dan itu menjadi kewenangan Bagian Organisasi Setda,” tandasnya.
Untuk sementara, lanjut Ade, Pemkab Cirebon memilih mengoptimalkan pegawai yang ada sembari menyesuaikan kebijakan dengan kondisi fiskal daerah.