RADARCIREBON.ID – Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf memberikan arahan pada Malam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu (4/7/2026).
Forum tersebut menjadi momentum strategis bagi jajaran Kemenhaj untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 sekaligus menyusun langkah-langkah perbaikan menuju penyelenggaraan haji 2027 yang semakin profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi jemaah.
Dalam arahannya, Menhaj menegaskan bahwa Rakernas bukan sekadar forum seremonial, melainkan ruang evaluasi yang harus dimanfaatkan untuk menyampaikan kritik, mengidentifikasi berbagai persoalan, serta merumuskan solusi guna menyempurnakan penyelenggaraan haji pada musim berikutnya.
Baca Juga:Melihat Lagi Penataan Ikon Baru Kota Cirebon, Penataan Hilir Kalibaru Masih Menanti AnggaranPemerintah Percepat Digitalisasi Administrasi dan Pelayanan
Menurutnya, seluruh apresiasi atas penyelenggaraan haji 2026 harus menjadi energi untuk terus berbenah, bukan alasan untuk berpuas diri. “Puja-puji sudah selesai. Apresiasi sudah selesai. Tepuk tangan sudah selesai. Saatnya kita mulai menyiapkan pelayanan haji tahun 2027. Dimulai malam ini kita mengevaluasi apa yang telah kita lakukan kemarin,” tegas Menhaj.
Ia juga menyoroti sejumlah temuan yang menjadi perhatian serius, di antaranya laporan mengenai dugaan percepatan keberangkatan jemaah oleh oknum petugas yang tidak sesuai prosedur, serta indikasi penyalahgunaan fasilitas akomodasi di Arab Saudi oleh sebagian petugas haji.
Ia meminta direktorat jenderal terkait segera melakukan verifikasi, evaluasi, dan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku. “Evaluasi harus dilakukan secara jujur. Jangan ada persoalan yang ditutup-tutupi karena setiap kekurangan adalah bahan pembelajaran untuk menghadirkan pelayanan yang semakin baik,” pesannya.
Menhaj juga mengapresiasi seluruh insan Kemenhaj yang berhasil membangun soliditas dalam waktu relatif singkat sejak kementerian ini berdiri. Ia mengenang perjalanan awal pembentukan lembaga yang dimulai tanpa kantor, sumber daya, maupun perangkat organisasi, hingga kini berkembang menjadi institusi yang diperkuat lebih dari 3.000 personel.
“24 Oktober 2024 saya dan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Pak Dahnil, dilantik sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji. Saat itu kami belum memiliki kantor, staf, maupun sarana pendukung. Alhamdulillah, perlahan semuanya dapat dibangun. Hari ini lebih dari 3.000 orang menjadi bagian dari Kementerian Haji dan Umrah. Kita yang awalnya tidak saling mengenal, kini menjadi tim yang sangat solid. Terima kasih,” ujarnya.