RADARCIREBON.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Kuningan mulai memanaskan mesin organisasi menjelang Musyawarah Daerah (Musda) 2026. Setelah mendapat arahan dari DPD Partai Golkar Jawa Barat, pengurus daerah telah mengusulkan pelaksanaan Musda pada Agustus mendatang dan kini fokus mematangkan seluruh tahapan persiapan sambil menunggu penetapan jadwal resmi dari tingkat provinsi.
Ketua Penyelenggara Musda Golkar Kuningan, H Yudi Budiana SH, mengatakan peluang pelaksanaan Musda pada Agustus semakin terbuka setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPD Partai Golkar Jawa Barat. Dengan terbitnya SK tersebut, seluruh DPD kabupaten/kota diberikan kesempatan untuk mulai mengajukan jadwal pelaksanaan Musda di daerah masing-masing.
Menurut Yudi, arahan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Daniel Muttaqien, sebagai bagian dari proses konsolidasi organisasi pascapenetapan kepengurusan tingkat provinsi.
Baca Juga:Dana Desa Terpangkas, Warga Sukasari Keluhkan Infrastruktur Rusak Polres Kuningan Bongkar 11 Kasus Narkoba, 5 Residivis dari 12 Tersangka Ditahan
“Setelah kami mendapat arahan dan restu dari Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Kang Daniel, bahwa setelah SK kepengurusan provinsi terbit, kabupaten/kota dipersilakan mengusulkan pelaksanaan Musda. Meski pelantikan pengurus provinsi belum dilaksanakan, yang terpenting SK sudah resmi keluar,” ujar Yudi.
Ia menjelaskan, DPD Golkar Kuningan telah menggelar rapat pengurus harian guna membentuk kepanitiaan Musda. Struktur panitia terdiri atas Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) yang selanjutnya akan ditetapkan melalui rapat pleno organisasi.
Dalam rapat tersebut, pengurus menunjuk Yudi Budiana sebagai Ketua Penyelenggara Musda, Agus Adi Nursalim sebagai Ketua Steering Committee (SC), serta H. Yayat Hidayat sebagai Ketua Organizing Committee (OC).
Yudi menambahkan, usulan pelaksanaan Musda pada Agustus 2026 telah disampaikan kepada DPD Golkar Jawa Barat. Namun hingga kini, pihaknya masih menunggu keputusan resmi mengenai tanggal pelaksanaan karena kewenangan penetapan jadwal berada di tingkat provinsi.
“Kami sudah mengusulkan agar Musda dilaksanakan pada Agustus. Namun sampai sekarang belum ada jawaban resmi, karena penetapan jadwal sepenuhnya menjadi kewenangan DPD Provinsi sesuai aturan organisasi,” katanya.
Lebih lanjut, ia memastikan seluruh proses Musda akan dilaksanakan sesuai mekanisme organisasi yang berlaku. Pemilihan Ketua DPD Golkar Kuningan nantinya tetap mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan DPD Partai Golkar Jawa Barat.