Selain itu, lanjutnya, pemerintah menekankan pentingnya inklusivitas melalui filosofi “No Wrong Door”. Filosofi dan komitmen inklusivitas tersebut tentu harus diterjemahkan ke dalam langkah-langkah kerja yang terstruktur dan memiliki batas waktu yang jelas. “Forum ini tidak boleh berhenti pada tumpukan nota kesepahaman atau seremoni administratif. Saya menuntut ketegasan dan komitmen nyata dari seluruh jajaran Kementerian/Lembaga, BUMN, hingga pemerintah daerah,” tutupnya, dilansir dari rilis Kementerian PANRB.
Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Otok Kuswandaru mengatakan, proses pemulihan pascabencana yang dilakukan pemerintah tidak hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur fisik, melainkan juga pada jaminan fungsi pemerintahan.
Melalui penyelenggaraan Forum Sinergi Pemulihan, lanjutnya, Kementerian PANRB berfokus menjaga keberlangsungan pelayanan serta menjamin akses masyarakat terhadap dokumen dan bantuan yang mereka butuhkan selama proses pemulihan berlangsung.
Baca Juga:Nusron: Kami Hormati Apa yang Dilakukan KPKKunjungan Pasien Anak Meningkat, Termasuk di RS Pasar Minggu, Sejumlah Kasus Perlu Pemeriksaan Lanjutan
“Sebagai titik simpul kehadiran negara di tengah masyarakat, MPP memiliki peran yang sangat strategis. Optimalisasi peran ini mutlak diperlukan melalui penyesuaian dan pemulihan yang cepat pascabencana. Kejadian bencana ini sekaligus menjadi refleksi penting dalam menguji ketangguhan pelayanan publik yang selama ini berjalan,” ujarnya.
Deputi Otok menjelaskan, sebagai motor penggerak, Kementerian PANRB berkomitmen memastikan koordinasi, fasilitasi, serta keberlangsungan penyelenggaraan pelayanan publik. Namun, keberhasilan ini membutuhkan keterlibatan aktif dari kementerian/lembaga pengampu layanan, pemerintah daerah, pengelola Mal Pelayanan Publik (MPP), serta seluruh mitra penyelenggara.
“Kami memandang bahwa agenda ini bukan semata-mata untuk memulihkan operasional MPP, tetapi untuk mengoptimalkan MPP sebagai simpul kolaborasi dalam pemulihan penyelenggaraan pelayanan publik. Karena itu, keberhasilan forum hari ini tidak hanya diukur dari tersusunnya daftar kebutuhan atau rencana aksi, tetapi dari sejauh mana kolaborasi yang dibangun dapat diterjemahkan menjadi pelayanan yang benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak,” tandasnya. (dit/rc)