RADARCIREBON.ID- JAKARTA- Uji nyata dari sebuah birokrasi bukan terjadi ketika keadaan berjalan normal, melainkan justru ketika kondisi di lapangan berubah drastis dan masyarakat sangat membutuhkan kehadiran instan dari pemerintah. Semangat responsivitas dan percepatan itulah yang kini diterapkan secara konkret demi menghadapi realitas di lapangan.
“Bencana yang melanda sebagian wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan sekadar persoalan kerusakan fisik infrastruktur. Kondisi itu merupakan ujian langsung atas kehadiran negara di tengah-tengah rakyatnya yang sedang mengalami kesulitan,” kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto saat membuka Forum Sinergi Pemulihan Penyelenggaraan 20 Mal Pelayanan Publik Pascabencana.
Kegiatan tersebut berlangsung di Jakarta pada Rabu (16/9/2026). Wamen Purwadi menjelaskan, berdasarkan data pemantauan terkini, dari total 20 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang masuk dalam radar pemulihan pemerintah, terdapat tantangan yang cukup nyata. Data menunjukkan ada 8 MPP dengan tingkat gangguan tertinggi yang menuntut intervensi serta perbaikan segera.
Baca Juga:Nusron: Kami Hormati Apa yang Dilakukan KPKKunjungan Pasien Anak Meningkat, Termasuk di RS Pasar Minggu, Sejumlah Kasus Perlu Pemeriksaan Lanjutan
“Dalam kondisi darurat seperti ini, masyarakat tidak boleh dibiarkan menunggu tanpa kejelasan. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menggerakkan birokrasi secepat mungkin demi memberikan kepastian pelayanan publik yang prima dan berkelanjutan bagi seluruh warga yang terdampak,” ujarnya.
Purwadi mengatakan, memulihkan layanan di tengah keterbatasan pascabencana membutuhkan cara kerja yang tidak biasa. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan MPP Peduli (Pelayanan Dekat Untuk Warga Lebih Inklusif). MPP Peduli ini, lanjutnya, jadi salah satu strategi untuk mendekatkan kembali pelayanan kepada masyarakat terdampak. Dengan dukungan kementerian/lembaga penyelenggara layanan dan pemerintah daerah, layanan prioritas dapat tetap diberikan tanpa harus menunggu sarana pelayanan utama kembali pulih sepenuhnya.
“Melalui layanan jemput bola, pemerintah berupaya untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan prioritas, dimana layanan dapat didekatkan kepada masyarakat sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan meskipun sarana pelayanan utama mengalami kerusakan atau belum dapat beroperasi secara optimal,” tegasnya.
Purwadi berharap, melalui MPP Peduli ini pemerintah memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana turut menghadirkan pelayanan publik yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat terdampak tidak hanya memperoleh kembali akses terhadap layanan, tetapi juga mendapatkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, terpadu, dan berorientasi pada kebutuhannya.