RADARCIREBON.ID – Sebanyak 65 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) se Jawa Barat dan sejumlah rumah sakit pemerintah pusat dan rumah sakit swasta sepakat bekerja sama untuk memperkuat sistem perlindungan kesehatan masyarakat. Dengan kerja sama tersebut, masyarakat Jawa Barat bisa lebih mudah mengakses layanan rumah sakit.
Salah satu contohnya, ketika berada di luar wilayah administrasinya, masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, masyarakat yang membutuhkan layanan tidak mengalami kendala hanya karena berada di luar daerah asalnya. Selain itu, dengan adanya kebijakan ini, warga Jawa Barat tetap memperoleh pelayanan kesehatan ketika menghadapi persoalan pembiayaan, termasuk soal kepesertaan BPJS Kesehatan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pemerintah tidak boleh membiarkan warga berada dalam kondisi sulit hanya karena persoalan administratif atau keterbatasan kemampuan membayar biaya pengobatan. “Negara harus hadir ketika rakyat mengalami kesusahan. Kita tidak boleh membiarkan rakyat kita dalam keadaan susah, sedangkan kita seolah-olah tidak tahu,” ujar Dedi Mulyadi saat acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Layanan dengan rumah sakit daerah, pusat, dan swasta.
Baca Juga:Menunggu Peta Talenta sebelum Kursi Bergeser di Lingkup Pemkab Cirebon, Mutasi ASN Bisa Molor ke 2027Persoalan Klasik; Tumpukan Sampah di Kesenden-Kebonbaru, TPS Minim, Papan Larangan pun Hanya Pajangan
Dilansir dari rilis resmi Pemprov Jabar, rumah sakit pemerintah pusat yang turut digandeng antara lain Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, dan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo.
Selain itu, kerja sama juga melibatkan sejumlah rumah sakit rujukan pemerintah pusat dengan layanan khusus, yakni RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, RS Anak dan Bunda Harapan Kita, RS Kanker Dharmais, RS Mata Cicendo, RS Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso, RS Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi, RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo, serta RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu.
Sementara dari unsur rumah sakit swasta dan nonpemerintah, kerja sama melibatkan Santosa Hospital Bandung Central, Santosa Hospital Bandung Kopo, serta RS Khusus Ginjal Ny. R.A. Habibie.
Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM menegaskan, kebijakan ini sekaligus mengubah pola penanganan pemerintah terhadap persoalan masyarakat. Selama ini, menurutnya, berbagai kasus yang muncul di tengah masyarakat kerap baru mendapatkan respons setelah sampai kepada dirinya secara langsung.