RADARCIREBON- Suasana kantor DPRD Kota Cirebon, Senin sore (26/10/2026), memanas. Ratusan mahasiswa yang semula berorasi di Jl Siliwangi, akhirnya masuk Griya Sawala setelah berhasil menerobos barisan aparat Polres Cirebon Kota (Ciko).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa berulang kali meneriakkan seruan revolusi dan menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Mereka juga kompak menyanyikan lagu-lagu perjuangan sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan kekecewaan terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada rakyat.
Pantauan Radar Cirebon, mahasiswa diterima langsung oleh Wali Kota Cirebon Effendi Edo, Sekda Iing Daiman, Ketua DPRD Andrie Sulistio, Wakil Ketua DPRD Harry Saputra Gani atau HSG, serta sejumlah anggota dewan lainnya.
Baca Juga:Kewajiban Sertifikasi Halal Mundur, Literasi DiperkuatEkspor Perkebunan Tembus Rp503,3 Triliun
Suasana sempat memanas ketika mahasiswa terlibat perdebatan dengan HSG. Massa mendesak DPRD dan Pemkot Cirebon menyatakan sikap secara tertulis atas sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai merugikan kepentingan masyarakat.
Salah seorang mahasiswa, Sanggam Yosefa, didampingi mahasiswa lainnya, kemudian menyampaikan empat tuntutan utama kepada Pemkot Cirebon dan DPRD untuk diteruskan ke DPR RI dan Presiden Prabowo Subianto.
Tuntutan pertama adalah mendesak pemerintah pusat menetapkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sebagai bencana nasional serta mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat, termasuk dugaan keterlibatan korporasi dalam praktik pembakaran lahan.
Mahasiswa menilai karhutla yang berulang setiap tahun menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, perekonomian, hingga kegiatan pendidikan di wilayah terdampak. Mereka berpendapat, penanganan yang selama ini dilakukan secara sektoral dan lokal belum cukup untuk mengatasi persoalan tersebut.
Tuntutan kedua, mendesak pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis atau MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Mahasiswa menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan untuk kedua program tersebut. Mereka mempertanyakan tata kelola, transparansi, dan pengawasan pelaksanaannya, termasuk persoalan dugaan keracunan dalam program MBG serta risiko beban keuangan desa maupun pemda dalam pelaksanaan KDKMP.
Mereka menilai anggaran negara seharusnya lebih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perlindungan kelompok ekonomi lemah. Pelaksanaan MBG yang dinilai belum optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Mereka menilai pelibatan pelaku usaha kecil perlu diperkuat agar manfaat ekonomi program tidak hanya berputar pada yayasan atau pihak tertentu.