“Kalau kita ke hutan, apalagi di Taman Nasional yang terjal, kita tidak mungkin membawa peralatan pemadam kebakaran. Yang bisa dilakukan adalah menggunakan ranting untuk memukul bara dan membuat sekat bakar,” jelasnya.
Ia mengibaratkan penanganan tersebut sebagai pertolongan pertama sebelum dilakukan upaya lanjutan dengan dukungan teknologi.
“Setelah usaha kita maksimal di lapangan, baru kemudian dilakukan water bombing menggunakan helikopter atau pesawat. Pertolongan pertama harus didahulukan sebelum pertolongan lebih lanjut melalui udara,” tambahnya.
Baca Juga:Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Talaga Sedot Anggaran Rp70 MiliarDari 8 Usulan Jalan Kabupaten Cirebon, Baru 1 Direalisasikan Lewat Program IJD
Pengalaman kebakaran tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa MPA tidak semestinya hanya dipandang sebagai kelompok pendukung ketika terjadi bencana. Penguatan kapasitas, pembinaan, perlengkapan, koordinasi, dan keberlanjutan peran mereka perlu menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan TNGC.
Secara ilmiah, buku ini mengangkat konsep Green Constitution atau konstitusi hijau, yakni gagasan menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian penting dalam sistem konstitusi dan penyelenggaraan negara.
Dadan menjelaskan, pemikiran tersebut selaras dengan gagasan Prof. Jimly Asshiddiqie mengenai konstitusi hijau. Regulasi tidak cukup hanya mengatur hubungan antarmanusia dan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga harus memberikan landasan kuat bagi perlindungan lingkungan hidup.
Menurutnya, keberadaan TNGC perlu didukung regulasi yang berjenjang, mulai dari tingkat nasional hingga daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana telah diubah, perlu ditindaklanjuti melalui kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan wilayah sekitar kawasan konservasi.
Ia menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah, khususnya wilayah yang memiliki keterkaitan ekologis dengan Gunung Ciremai, termasuk Kuningan, Majalengka, dan Cirebon.
“Peran pemerintah daerah juga harus mulai diperkuat. Daerah-daerah yang menggantungkan kepentingan lingkungan dan kehidupannya pada Taman Nasional Gunung Ciremai perlu memiliki aturan yang mendukung perlindungan lingkungan,” paparnya.
Dadan berharap semakin banyak kebijakan daerah yang berpihak pada perlindungan lingkungan. Dengan demikian, upaya menjaga kawasan konservasi tidak hanya menjadi tanggung jawab Balai TNGC, tetapi juga masuk dalam arah pembangunan pemerintah daerah.
Baca Juga:SMPN 2 Palimanan Juara SSK Nasional: Sebelas Isu Kependudukan Masuk ke Ruang KelasThe Gade Creative Lounge Ke-33 Hadir di UIN Siber Syekh Nurjati
Menariknya, buku ini tidak berhenti pada identifikasi persoalan. Kedua penulis juga menawarkan model ideal kemitraan konservasi berbasis Green Constitution sebagai salah satu gagasan untuk memperbaiki tata kelola TNGC kedepan.