CIREBON – Transisi
sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) diharapkan mempertimbangkan masa
adaptasi. Salah satunya pengunduran tenggat waktu input pokok pikiran (pokir)
aspirasi masyarakat melalui anggota DPRD.
Wakil Ketua DPRD, M Handarujati Kalamullah S Sos
mengungkapkan, input pokir melalui aplikasi perlu ketelitian. Sehingga ada
anggota dewan yang meminta jath tempo input pokir untuk diundur. “Mudah-mudahan
20 Maret sudah beres upload. Jadi23
Maret sudah close semua,” kata Andru,
dalam rapat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
(BP4D).
Anggota DPRD, Fitrah Malik menyebutkan, waktu yang diberikan
terlalu mepet. Dia mencontohkan saat studi banding ke Kabupaten Sleman yang
diberi waktu sebulan. Tetapi di Kota Cirebon waktunya terlalu mepet.
Baca Juga:Satreskoba Polres Ciko Bekuk Bandar Sabu, Pil Koplo dan Tembakau GorilaPemda Cirebon Harus Dorong BBWS Optimalkan Penanganan Banjir
Politisi Partai Gerindra menyarankan Musrenbang ditunda,
menunggu input pokir selesai semua. “Bagaimanapun ini untuk kepentingan rakyat,
jangan smapai mepetnya waktu membuat pokir tidak masuk nanti masyarakat yang
kena dampaknya,” tandas dia.
Sekretaris BP4D, Yayat Sudaryat MSi menjelaskan, adaptasi
SIPD tidak hanya di dewan. Perangkat daerah juga mengalami hal tersebut. Namun
demikian, sistem baru ini sudah ada pelatihan ke Kemendagri dan dibutuhkan ahli
IT. “Terkait input mungkin kekurangan
waktu, mudah-mudahan sampai dengan 11 Maret 2020 sampai jam 16.00 bisa terinput
semua,” ujar Yayat. (abd)