Soal Kasus Pemotongan Bansos di Cirebon, Komisi IV: Tindak Lanjuti Segera

bansos
Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Siska Karina SH MH bicara soal pemotongan bansos. Foto: Samsul Huda/Radarcirebon.id
0 Komentar

CIREBON, RADARCIREBON.ID – Kasus pemotongan bansos di Kecamatan Mundu dilaporkan Anggota DPR RI Selly Andriyani Gantina ke Kemensos. Laporan itupun mendapat apresiasi komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Siska Karina SH MH mengatakan, pemotongan bansos merugikan masyarakat penerima manfaat.

Untuk itu, lanjut Siska, intruksi pemerintah pusat saat terjadi pemotongan basos harus segera ditindaklanjuti dari bawah sampai ke atas.

Baca Juga:PDIP Kabupaten Cirebon Saring 80 Bacaleg untuk 50 Kuota di DCSSimak Hitungan Pergeseran Kursi di 7 Dapil Kabupaten Cirebon

Hanya saja, lanjut Siska, temuan di Kabupaten Cirebon belum ditindak lanjuti. “Kami melihat seolah-olah temuan pemotongan bansos itu stagnan,” ujar Siska, Jumat (10/2/2023).

Siska mengaku, pihaknya belum koordinasi dengan Dinas Sosial (dinsos) terkait pemotongan bansos. Ya, meskipun, berdasarkan keterangan Dinsos bahwa uang pemotongan bansos telah dikembalikan.

“Ternyata kasus tersebut sudah ditekel langsung oleh Bu Selly. Dilaporkan ke Kemensos, Rabu (8/2) kemarin. Walaupun hasilnya belum turun setidaknya persoalan serius ditindaklanjuti. Memberikan efek jera kepada oknum nantinya,” kata Siska.

Siska juga menyampaikan, ada beberapa hal yang akan Komisi IV DPRD bawa juga ke Kemensos. Terkait, skema penyaluran bansos, baik yang menggunakan e-waroeng maupun lewat pos.

“Alurnya tiga bulan sekali menggunakan e-waroeng, tiga bulan lagi melalui pos. Padahal, perubahan, skema non tunai menjadi tunai itu agar tidak ada penyunatan bansos. Nyatanya tetap saja terjadi,” ujarnya.

Siska mengaku kecewa dengan kasus pemotongan karena sudah menjadi masalah yang akut .

“Jangan-jangan, pemotongan bansos bukan hanya terjadi di Kabupaten Cirebon. Di daerah lain juga sama,” terangnya.

Baca Juga:Harga Beras Naik, Pengusaha Beras Kesulitan Cari GabahPenarikan Retribusi Pasar Pakai Mobile POS, PAD Tahun 2022 Lampaui Target

Politisi Partai Golkar itu juga menyampaikan, pihaknya sudah rapat dengan pihak kantor pos. Memberikan sanksi kepada oknum. Dan akhirnya sudah dinonaktifkan.

“Dengan laporan Bu Selly ke Mensos, harapannya bisa tindaklanjuti segera. Dan Mensos punya solusi terbaik menyelesaikan masalah tersebut,” ucapnya.

Menurutnya, masalah bansos ini jangan dianggap sepele. Harus ditindak secara serius. Meskipun ada pengembalian uang tapi tidak menghapus perbuatan yang merugikan masyarakat miskin.

0 Komentar