Ketua DPP Partai Demokrat demisioner itu mengatakan realokasi anggaran yang direncanakan pemerintah dalam Perppu tersebut lebih banyak untuk menyelamatkan perekonomian nasional dibanding menyelamatkan nyawa manusia akibat Covid-19. “Dari Rp405 triliun hanya Rp75 triliun untuk kesehatan. Di tengah ketidak siapan rumah sakit, perlengkapan medis dan alat perlindungan tenaga medis. Kelangkaan masker dan hand sanitizer di masyarakat,” kritiknya.
Irwan tidak menyebutkan bahwa Jokowi menganggarkan Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial. Anggaran ini akan digunakan, di antaranya, untuk subsidi biaya listrik bagi 24 juta pelanggan dan dukungan logistik serta sembako senilai Rp25 triliun. Seharusnya, kata dia, pemerintah menetetapkan dahulu status karantina wilayah di daerah yang berbahaya. Kemudian program perlindungan sosial dan ekonominya baru bisa optimal dan tepat sasaran.
Terpisah, Aggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengatakan situasi wabah Covid-19 di Indonesia saat ini berada pada ranking ke-5 kasus dengan case fatality rate (CFR) tertinggi kelima di dunia. Perusahaan-perusahaan milik negara diminta jangan memikirkan untung rugi dalam kondisi seperti saat ini. Ia mengatakan realokasi anggaran itu sebaiknya diprioritaskan untuk penambahan anggaran penguatan ketahanan pangan di Kementerian Pertanian. Khususnya penanggulangan dampak wabah Covid-19.
“Bentuk penambahan anggaran tersebut terutama untuk program pengentasan daerah rawan pangan dan stunting dengan anggaran sebesar Rp344 miliar. Serta penguatan pasokan, distribusi dan cadangan pangan dengan anggaran yang ada sekitar Rp188 miliar,” kata Johan di Jalarta, Selasa (31/3).
Ia juga mengkritisi Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19, yang tak memasukkan ketersediaan dan distribusi pangan sebagai salah satu fokus penanganan dampak wabah. “Padahal aspek pangan merupakan komponen vital demi kelangsungan hidup masyarakat dalam menghadapi situasi pandemic global penyebaran Covid-19,” imbuhnya.
Legislator Fraksi PKS itu sempat menjelaskan tentang pentingnya pelaksanaan program stabilisasi harga pangan. Caranya menjaga akurasi database harga pangan di tingkat produsen dan tingkat konsumen. Seperti harga beras, cabai, bawang merah, bawang putih, telur, ayam ras, daging, dan lain-lain. “Kemampuan daya beli masyarakat terutama petani dan nelayan pasti akan menurun sebagai dampak ekonomi dari pandemi wabah virus corona ini,” ungkapnya.
Presiden Jokowi Tambah Rp405,1 Triliun dan Pilih Opsi PSBB
