Siapkan Sanksi bagi Dinas yang Tidak Patuh, Bupati Cirebon Dorong Pelayanan Publik Terpusat di MPP

SIAPKAN SANKSI
Bupati Cirebon Drs H Imron MAg mendorong dinas untuk menampati outlet pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP), kemarin. Foto: Samsul Huda/Radarcirebon.id
0 Komentar

Sebelumnya, keberadaan outlet di MPP yang kerap kosong menjadi sorotan. Bahkan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Republik Indonesia, Abdullah Azwar Anas sempat menegur di sela kunjungannya.  

Sedangkan, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Yoga Setiawan meminta bupati supaya memerintahkan semua SKPD terkait, mengisi outlet yang sudah disediakan.

Menurutnya, pernyataan Menteri PANRB yang menyebut pelayanan MPP di Kabupaten Cirebon tidak maksimal, adalah kenyataan.

Baca Juga:Sidak Dishub Kabupaten Cirebon Tidak Mempan, Truk Besar Masih Berkeliaran di Ruas Jalan Tipe 3CViral Peredaran Beras Plastik, Tim Polresta Cirebon Sidak Penjual Beras di Pasar Tradisional

“Meskipun pelayanan MPP ada juga yang vertikal, tapi tetap ketegasan bupati adalah garda terdepan. Harusnya ada sanksi yang jelas ketika ada pelayanan publik yang terhambat dan ada SKPD yang tidak menempatkan petugasnya di MPP,” ujar Yoga. (sam)

0 Komentar