KUNINGAN-KPU Kabupaten Kuningan berhasil meraih penghargaan keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi (KI) Jawa Barat. Penghargaan tersebut diterima untuk kategori instansi vertikal tingkat kabupaten/Kota dengan kualifikasi “Informatif”.
Piagam penghargaan dan plakat diterima langsung oleh Ketua KPU Kuningan Asep Z Fauzi SPdI di kantor Gubernur Jawa Barat, kemarin (3/12).
KPU Kuningan menerima penghargaan bersama 6 KPU kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat, meliputi KPU Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Bogor dan Kota Tasikmalaya. Acara penyerahan penghargaan dihadiri Gubernur Jawa Barat HM Ridwan Kamil, Komisioner KI Pusat Cecep Suryadi, Ketua KI Jabar Ijang Faisal SAg MSi beserta jajaran, serta pejabat tingkat Provinsi Jabar lainnya.
“Bagi KPU Kuningan, penghargaan ini mengulang sukses tahun 2017. Saat itu kami menerima penghargaan dari KI Jabar sebagai KPU Kabupaten/Kota dengan Laporan Layanan Informasi Publik Terlengkap. Tentu penghargaan luar biasa ini patut kami syukuri. Terima kasih kepada semua pihak, terutama kawan-kawan Anggota dan Sekretariat KPU atas kerja keras dan dedikasinya,” ujar Ketua KPU Kuningan Asep Z Fauzi.
Dikatakan Asep, pemberian penghargaan oleh KI Jabar menandakan adanya kepercayaan publik terhadap KPU Kabupaten Kuningan. Kepercayaan itu tidak akan muncul apabila lembaga yang dipimpinnya tidak memiliki komitmen. Terutama komitmen dalam menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Inilah jawaban kami atas keraguan sebagian masyarakat yang masih mempertanyakan kinerja kami (KPU). Kami terus bekerja dengan baik, memberikan berbagai pelayanan optimal kepada publik meski tidak sedang menjalani tahapan pemilihan. Tentu ini (penghargaan) jadi motivasi agar KPU terus mempertahankan komitmen melayani publik dalam memberikan informasi kepemiluan, khususnya di Kabupaten Kuningan,” tegasnya.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menyampaikan sambutan, sebagaimana yang disampaikan Ketua KPU Kuningan dalam rilisnya, menuturkan, di tingkat kabupaten/Kota dan lembaga publik lainnya di Jawa Barat, keterbukaan informasi masih harus ditingkatkan.
Menurut gubernur, masih banyak lembaga yang belum ikut serta dalam proses penilaian yang dilakukan oleh KI Jabar. Padahal ini penting untuk mengukur komitmen pejabat dalam menjaga marwah lembaga. Dia meminta agar KI ke depan memikirkan bagaimana membuat teguran bagi mereka yang belum ikut dalam proses penilaian.