Pengiriman surat konfirmasi itu, kata dia, berawal dari kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkannya, tentang gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan. “Yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” ucap dia.
Hanya saja, AHY mengaku tidak langsung percaya. Pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Dalam pernyataannya, AHY menegaskan, gabungan dari pelaku gerakan tersebut terdiri dari lima orang. Yakni satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi.
“Dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu. Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo,” ungkap dia.
Menurutnya, ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti “dengan paksa” Ketum PD tersebut dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. “Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024,” ujar AHY.
Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya. Demokrat berharap semua itu tidak benar. Hanya saja, kesaksian dan testimoni para kader Demokrat yang dihubungi dan diajak bicara oleh para pelaku gerakan tersebut memang menyebutkan hal-hal demikian.
Sebenarnya, AHY menyatakan pihaknya sudah mencium gejala ini sejak satu bulan lalu. Pada awalnya pihaknya menganggap persoalan ini hanyalah masalah kecil saja, urusan internal belaka. “Tetapi sejak adanya laporan keterlibatan pihak eksternal dari lingkar kekuasaan, yang masuk secara beruntun pada minggu yang lalu, maka kami melakukan penyelidikan secara mendalam,” bebernya.
Namun dalam upaya mempertahankan kedaulatannya, AHY memastikan akan menempuh jalur dengan mengindahkan konstitusi dan undang-undang, pranata hukum serta ikhtiar politik, yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan, moral dan etika.
“Tentu kami akan bersikap tegas. Namun, Insya Allah, Partai Demokrat akan tetap konsisten menggunakan cara-cara yang damai dan berkeadaban. Bukan kekerasan dan kegaduhan sosial, yang mungkin saja akan mengganggu situasi nasional. Yang tengah menghadapi tantangan pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi dewasa ini,” tandasnya. (khf/fin)
AHY akan Diganti Secara Paksa
