Ada dugaan gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional. Hal ini diketahui dari laporan dan aduan dari pimpinan dan kader Demokrat, baik pusat maupun daerah. Lingkaran kekuasaan Presiden Jokowi dikaitkan dengan gerakan tersebut.
======================KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diduga akandilengserkan secara paksa. Melalui Kongres Luar Biasa (KLB). Bahkan, ada dugaan nantinya akan dijadikan kendaraan untuk maju di Pilpres 2024.
Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai hal ini bisa saja. Menurutnya, Demokrat sebagai oposisi tengah dicoba untuk digoyang. Pecah. Menjadi dua kubu agar perolehan suara tidak lagi besar.
Ujang berkaca dari partai dengan logo matahari putih. Partai Amanat Nasional (PAN). Sosok Amien Rais yang begitu kental dengan PAN kini sudah tak punya pengaruh lagi. Tokoh reformasi tersebut justru membuat partai baru. Partai Ummat. “Jika menjatuhkan AHY untuk 2024, saya rasa bukan. Jangan dikaitkan ke situ. Ini menurut saya agar Demokrat sebagai oposisi tidak lagi terlalu galak. Seperti PAN gitu lho. Bukan cuma PAN, PKS, dan Berkarya juga sama kan,” kata Ujang kepada Fajar Indonesia Network/FIN (Radar Cirebon Group), kemarin (1/2).
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat menilai jika pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terlalu tendensius. Padahal, hal yang diungkapkan masih sebatas dugaan. Perlu pembuktian lebih lanjut. Apakah yang dilontarkan AHY benar atau tidak.
“Praduga yang cukup serius dan tendensius. Perlu dibuktikan. Apakah benar, atau ingin menaikkan posisi tawar,” kata Djarot, Senin (1/2). Djarot melanjutkan, saat ini posisi pemerintahan sudah cukup kuat. Sehingga ia meminta Partai Demokrat untuk tetap berada di luar koalisi sebagai check and balances.
Diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah berkirim surat ke Presiden Joko Widodo soal adanya dugaan keterlibatan pejabat penting negara dalam gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat. “Tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” katanya.