CIREBON, RADARCIREBON- Kepala DPUTR, Iwan Rizky akhirnya angkat bicara terkait polemik banyaknya kritik masyarakat Kabupaten Cirebon terkait banyaknya jalan rusak.
Iwan usai kegiatan pembukaan musrenbang Kabupaten Cirebon menjelaskan, ada beberapa hal yang menyebabkan kondisi banyaknya jalan rusak.
Menurutnya, faktor yang paling utama banyaknya jalan rusak adalah terkait anggaran.
Baca Juga:Produksi Petani Terhenti, Harga Garam Krosok MeroketKonsisten Dukung Pemekaran Inbar, Ono Surono Didukung Jadi Jabar 1
Dijelaskannya, selama pandemi Covid-19, banyak anggaran perbaikan jalan rusak yang direfocusing untuk penanganan Covid-19.
Sehingga, lanjut Iwan, selama beberapa tahun perbaikan jalan rusak tidak optimal dilakukan akibat keterbatasan anggaran.
“Kita tahu bersama ada pandemi beberapa tahun terakhir, anggaran kita terserap banyak untuk penanganan pandemi Covid-19, jadi yang jadi persoalan awal adalah ketersedian anggaran yang jauh berkurang, anggaran kita minim,” ujar Iwan.
Selain itu, kata Iwan, banyak ruas jalan di Kabupaten Cirebon yang belum memiliki sarana dan prasarana pendukung seperti keberadaan drainase.
Menurutnya, belum semua jalan di Kabupaten Cirebon memiliki drainase yang membuat tingkat kerusakan begitu besar.
Selain belum ada drainase, lanjut Iwan, banyak jalan kita yang dilintasi kendaraan over kapasitas, jadi beban jalan banyak dilintasi kendaraan yang beban nya melebihi kapasitas jalan.
“Dampaknya kan beban jalan over dan mempercepat kerusakan jalan,” jelasnya.
Menurutnya, untuk tahun 2023 DPUTR mengalokasikan anggaran sekitar Rp150 miliar untuk perbaikan dan peningkatan jalan.
Jumlah jalan rusak, kata Iwan, akan secara bertahap dilakukan perbaikan.
Baca Juga:Bupati Cirebon Sabet UHC Award 2023, 96 Persen Warganya Tercover JKNTradisi Antar Makanan Sambut Ramadhan 2023, Dulu Pakai Rantang Sekarang Styrofoam
Terkait usulan ke pusat dan ke provinsi, kata Iwan, setiap tahun DPUTR sudah mengusulkan untuk perbaikan jalan rusak.
Namun, usulan perbaikan jalan rusak tersebut belum direstui karena beberpa pertimbangan dari pihak provinsi dan pusat.
“Kita sudah mengusulkan perbaikan jalan rusak setiap tahun, tapi mungkin ada pertimbangan lain sehingga belum direstui. Salah satunya karena di Jawa Barat banyak proyek nasional dan provinsi yang butuh biaya sangat besar sehingga ditarik kesana anggarannya,” bebernya.