RADARCIREBON.ID – Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dari para pengembang perumahan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Menyikapi hal ini, Wakil Bupati Cirebon H Agus Kurniawan Budiman meminta para pengembang segera menuntaskan kewajiban tersebut.
Wakil bupati yang akrab disapa Jigus itu mengakui, pihaknya mendapat pengawasan dari BPK terkait masih rendahnya tingkat penyerahan PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah.
Baca Juga:Dua Hakim Nonaktif PN Surabaya Divonis 7 Tahun Penjara atas Kasus Suap 'Vonis Bebas' Terpidana Ronald TannurPromo Termurah di Informa Living Plaza Cirebon Sepanjang Mei 2025
“Kami mendapat atensi dari BPK mengenai penyerahan PSU oleh para developer kepada Pemkab Cirebon,” ujarnya, kemarin.
Berdasarkan data yang diterimanya dari Dinas Perumahan, tingkat kepatuhan pengembang dalam menyerahkan PSU masih sangat rendah. “Saya cek ke dinas, ternyata yang sudah menyerahkan PSU baru sekitar 20 persen,” ungkap Jigus.
Dari total 481 kompleks perumahan yang tersebar di Kabupaten Cirebon, baru 89 kompleks perumahan yang tercatat telah menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah.
“Padahal jumlah perumahan cukup banyak, tapi baru 89 yang menyerahkan. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama,” tuturnya.
Jigus menegaskan akan meminta penjelasan dari para pengembang terkait kendala yang menyebabkan rendahnya tingkat penyerahan PSU.
“Kami ingin mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi developer. Apakah memang ada kendala berat, atau justru karena kelalaian,” katanya.
Ia menyatakan komitmennya untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. “Kita perlu mencari tahu penyebabnya agar bisa segera diselesaikan,” pungkasnya. (den)