“Revisi RTRW khususnya terkait Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) harus menjadi acuan penting agar tidak terjadi konflik ruang ke depannya,” tegasnya.
Raka juga menyinggung pentingnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam proses penyusunan RTRW.
Menurutnya, KLHS adalah alat analisis sistematis yang wajib digunakan pemerintah daerah untuk memastikan arah pembangunan tetap berada dalam koridor keberlanjutan.
Baca Juga:PT LKM dan PDAU Terus Merugi, DPRD Kuningan Usul Merger BUMDWakasad TNI Tinjau Kesiapan Marshalling Area dan Lahan Pembangunan Batalyon di Kuningan
“Fraksi Golkar berharap agar RTRW yang baru tidak justru menggerus daya dukung lahan pertanian dan pariwisata, tapi justru menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi lokal berbasis potensi unggulan daerah,” tuturnya.
Fraksi Golkar menilai, visi Kuningan Melesat memberikan harapan besar bagi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang lebih progresif dan merata.
‘Visi Kuningan Melesat memberi arah jelas bagi transformasi pelayanan publik, khususnya bagi masyarakat yang belum merasakan zona nyaman,” ujarnya.
“Maka, RPJMD ini harus menjawab kebutuhan tersebut dengan gerakan penanganan yang cepat dan terukur,” sebut Raka.
Ia menegaskan, langkah-langkah konkret pemerintah daerah yang menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga 8,26 persen serta pengurangan angka pengangguran menjadi 7,21 persen patut diapresiasi dan didukung sepenuhnya.
Fraksi Golkar, lanjut Raka, juga mendorong agar strategi pembangunan ke depan lebih matang dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Selain pertumbuhan ekonomi dengan target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,91 persen, pemberdayaan masyarakat dinilai sangat penting untuk mendorong investasi dengan mengoptimalkan potensi geografis dan demografis Kabupaten Kuningan.
Baca Juga:Harga Tomat dan Cabai Melesat di Pasar Tradisional KuninganLongsor di Desa Jambar Seret Jalan Lingkungan, Bangunan Rumah Warga Terancam
Menurutnya, pengembangan pembangunan berbasis wilayah merupakan keniscayaan guna memastikan pemerataan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di atas rata-rata kawasan Ciayumajakuning.
“RPJMD ini juga harus selaras dengan program pemerintah pusat dan provinsi, termasuk Asta Cita Presiden. Fraksi Partai Golkar sangat mendukung 10 program unggulan daerah sebagai wujud keberpihakan terhadap masyarakat,” ujarnya.
Adapun 10 program unggulan yang didukung Fraksi Golkar. Yakni meliputi Nyaah ka santri, ka guru ngaji, dan pesantren mandiri (Ngaji Diri), gerakan bersama ngariksa kaum dhuafa, lansia, dan pengangguran (Gema Sadulur).
Kemudian, jaringan irigasi walatra cai tani mukti (Jawara Tani), sistem online modern untuk investasi ramah lingkungan (Someah ka Semah), dan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan mapan, dan paripurna (Pertama).