Kemudian penataan alun-alun desa sebagai pusat ekonomi dan daya tarik wisata (Nata Daya), tanam tanah pakarangan jaga dan tekan inflasi (Tatapakan Jati)
Lalu, APBD terjaga, tepat sasaran dan berimbang (Ajeg Timbangan), pemberdayaan sanggar ekraf dan usaha rakyat (Pasar Raya), serta komitmen pelayanan dan pengabdian aparatur yang profesional (Abdi Negara).
Lebih lanjut, Fraksi Golkar menekankan pentingnya evaluasi terhadap capaian pembangunan sebelumnya agar dapat menjadi tolok ukur keberhasilan ke depan.
Baca Juga:PT LKM dan PDAU Terus Merugi, DPRD Kuningan Usul Merger BUMDWakasad TNI Tinjau Kesiapan Marshalling Area dan Lahan Pembangunan Batalyon di Kuningan
Sinergi antara eksekutif dan legislatif juga dianggap krusial dalam memastikan RPJMD bisa dijalankan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Kami mendorong agar pemerintah daerah terus membuka ruang kerja sama dengan pemerintah pusat, provinsi, serta sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tambahnya.
Fraksi Golkar mengajak seluruh elemen untuk menjadikan RPJMD sebagai komitmen bersama dalam membangun Kabupaten Kuningan yang lebih baik, inklusif, dan berdaya saing.
“Kami percaya, dengan kerja sama dan komitmen kuat dari seluruh pihak, cita-cita menjadikan Kuningan sebagai kabupaten maju dan sejahtera bisa terwujud,” pungkasnya. (ags)