RADARCIREBON.ID – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Hj Nana Kencanawati SPd dirujak netizen. Nana diduga menuliskan komentar bernada body shaming atau menghina/merendahkan fisik orang di media sosial Instagram. Politikus Partai Gerindra itu pun mendapat kecaman dari masyarakat, mahasiswa, hingga kalangan pesantren.
Perlu diketahui, akun Instagram dengan nama @nanakencanawati kedapatan memberikan komentar saat seorang wanita bernama Mak Denok ikut bareng mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Kota Cirebon, Senin (15/6/2026). Dalam orasinya, Mak Denok menyoal program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
“Untuk saat ini banyak anak-anak yang tidak bisa meneruskan pendidikan. Kami tidak butuh MBG. Prabowo, saya tidak butuh MBG,” tegas Mak Denok.
Baca Juga:Digitalisasi Bansos akan Diperkuat Teknologi GoToSiapkan Anggaran Rp13,28 Triliun, Renovasi Satuan Pendidikan, Menko PMK: Prioritas Presiden Bangun SDM
Menurutnya, emak-emak yang merasakan dampak langsung dari kebijakan pemerintah yang tidak jelas. “Kami emak-emak masih mampu untuk ngasih makan yang lebih baik dari pada MBG. MBG adalah racun bagi anak bangsa,” tegasnya.
Aksi demo itu mendapat banyak respons, termasuk saat diunggah di sosial media. Pro dan kontra bermunculan. Di antara komentar yang muncul, ada akun @nanakencanawati. Akun lengkap dengan foto wajah wakil rakyat itu menulis komentarnya: “Lagian siapa yang mau ngasih lo makan ???? Udah GEMBROT!!!”
Komentar itu seketika menyebar luas di berbagai platform media sosial. Netizen menilai komentar itu tidak pantas disampaikan oleh seorang pejabat publik yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga etika komunikasi di ruang publik. Selain merendahkan fisik seseorang, komentar tersebut dianggap tidak mencerminkan sikap seorang wakil rakyat yang seharusnya menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
Kritik pun datang dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa dan santri yang tergabung dalam BEM Pesantren Zona Cirebon. “Kami menyoroti beredarnya komentar yang diduga dilontarkan oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Cirebon terhadap seorang ibu yang turut menyampaikan aspirasi bersama mahasiswa dalam aksi demonstrasi,” tulis BEM Pesantren Zona Cirebon.
Bagi BEM Pesantren Zona Cirebon, kritik terhadap kebijakan pemerintah adalah hak setiap warga negara yang dijamin dalam negara demokrasi, sehingga tidak sepatutnya dibalas dengan komentar yang bernada merendahkan.