Dijelaskannya, langkap pertama KDM menyetop izin di kawasan terlarang, merupakan rem darurat. Ini penting karena setiap izin baru di zona resapan menambah titik banjir permanen.
Catatan tata ruang menunjukkan banyak perumahan dibangun di bawah elevasi aman, bahkan di jalur limpasan air. Menghentikan izin bukan anti-investasi. Langkah itu untuk menyelamatkan investasi warga yang setiap tahun kehilangan harta.
Langkah kedua, merevisi tata ruang kabupaten/kota—lebih berat. Di sinilah ujian politik KDM sebenarnya. Karena tata ruang bukan sekadar peta. Tata ruang adalah kontrak kepentingan.
Baca Juga:Masjid Sang Cipta Rasa Geger, Ada Jamaah Meninggal saat KhutbahJenazah Tersangkut di Jembatan Sungai Suranenggala Cirebon, Ternyata Warga Setempat
Mengembalikan fungsi lahan berarti mengoreksi keputusan masa lalu. Tidak semua kepala daerah siap. Tapi data BNPB dan BMKG jelas menyebutkan wilayah yang tata ruangnya dilanggar menyumbang frekuensi banjir lebih tinggi. Tanpa revisi, banjir hanya akan berpindah titik, bukan berhenti.
Sementara langkah ketiga, Danau Cibeet merupakan solusi struktural. Waduk dan danau retensi terbukti menurunkan puncak debit banjir di banyak kota.
Namun KDM tidak menjualnya sebagai obat mujarab instan. Target 2028 itu realistis. Sambil menunggu, perkuatan tanggul oleh BBWS adalah langkah mitigasi agar kerusakan tidak berlipat.
Untuk mengatasi banjir, KDM memang melakukan pendekatan yang berlapis-lapis. Dari regulasi, tata ruang, dan infrastruktur. Pendekatan ini penting karena banjir merupakan masalah sistemik.
Di benak mantan Bupati Purwakarta, banjir tidak bisa diselesaikan dengan pengerukan sungai saja. Apalagi hanya dengan normalisasi yang mengabaikan hulu.
Yang perlu dipertegas agar kebijakan ini tidak berhenti sebagai pidato, harus ada pembagian tanggung jawab. Setop izin di rawa dan sawah tidak akan efektif tanpa pengawasan kabupaten, kecamatan, hingga desa.
Sementara itu revisi tata ruang perlu target dan sanksi. Danau Cibeet butuh pengawalan anggaran dan transparansi progres. Usulan konkret yang layak dipertimbangkan adalah pemetaan banjir dan izin berbasis spasial yang dibuka ke publik.