RADARCIREBON.ID -Pemerintah Kabupaten Cirebon terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
Salah satunya, melalui pembekalan manajemen risiko eksekutif bagi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Kegiatan ini diselenggarakan Inspektorat Kabupaten Cirebon bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP Ciawi Bogor selama tiga hari, mulai 26 hingga 28 Januari 2026.
Baca Juga:Banyak Penumpang Angkot di Kota Cirebon Bayar Tak Sesuai TarifMCU dan Disiplin Semi Militer Gugurkan Peserta Diklat Petugas Haji 2026
Sebanyak 20 kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon mengikuti pelatihan tersebut.
Mereka dibekali pemahaman strategis terkait pengelolaan risiko, baik risiko strategis, operasional, maupun risiko lintas sektor pemerintahan.
Manajemen risiko dinilai menjadi elemen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan bertanggung jawab.
Dengan penerapan manajemen risiko yang baik, perangkat daerah diharapkan mampu mengantisipasi potensi hambatan program, meminimalkan kegagalan kebijakan, serta meningkatkan kualitas kinerja dan akuntabilitas pelayanan publik.
Pada hari pertama pelatihan, peserta menerima materi tentang Pengembangan Kebijakan Manajemen Risiko Sektor Publik serta Manajemen Risiko Sektor Publik bagi Pimpinan. Materi disampaikan oleh Widyaiswara Utama BPKP, Danang Wijayanto.
Danang menegaskan, manajemen risiko harus dilaksanakan secara terstruktur dan melibatkan berbagai pihak.
Menurutnya, proses pengelolaan risiko tidak dapat dilakukan secara parsial.
“Manajemen risiko harus dilakukan secara sistematis, iteratif, dan kolaboratif dengan memanfaatkan pengetahuan serta pandangan para ahli dan pemangku kepentingan,” ujar Danang.
Baca Juga:HUT Ke-17, HDC Klinik Siapkan Beragam LombaGandeng Kelompok Tani, Polresta Cirebon Optimalkan Lahan lewat Tanam Jagung
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dalam pengelolaan risiko. Komunikasi yang efektif, lanjut Danang, harus bersifat faktual, tepat waktu, relevan, dan akurat, serta tetap menjaga kerahasiaan dan integritas data.
Pelatihan berlanjut pada hari kedua dengan materi lanjutan mengenai manajemen risiko sektor publik bagi pimpinan, termasuk pengawalan, pemantauan, dan pengawasan implementasi manajemen risiko di lingkungan pemerintah daerah.
Kegiatan ditutup dengan penelaahan pengelolaan risiko strategis dan risiko lintas sektor. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon diharapkan mampu membangun budaya sadar risiko di seluruh lini organisasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (den)