RADARCIREBON.ID – Tentang kebijakan WFH, Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi mengatakan bahwa sebelum kebijakan pusat itu turun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat lebih dulu menerapkannya bagi aparatur sipil negara (ASN).
“Penerapan itu berlangsung sejak lama. Sekitar sekitar enam bulan terakhir,” ujar KDM.
Kebijakan ini, kata KDM, bagian dari strategi efisiensi anggaran. Menurutnya, WFH tujuannya jelas.
Pertama, menekan biaya operasional pemerintah seperti penggunaan listrik dan air.
Baca Juga:WFH No, Naik Sepeda OkeArus Balik Lebaran 2026 Hari Ini, Tol Cipali Masih One Way
Anggaran yang dihemat bisa dialihkan untuk pembangunan, terutama infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Selain itu, kebijakan tersebut juga bertujuan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM), sejalan dengan upaya efisiensi dan pengendalian energi.
Bahkan, Pemprov Jabar pun telah lama mengajak berangkat sekolah tidak lagi menggunakan sepeda motor, melainkan jalan kaki.
“Saat ini dampak dari kebijakan tersebut sudah mulai terlihat. Salah satunya adalah penurunan porsi belanja pegawai di Jawa Barat yang kini hanya sekitar 30 persen, sementara sisanya dialokasikan untuk pembangunan,” ungkapnya.
Artinya, uang negara lebih banyak kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan.