RADARCIREBON.ID – Puluhan jurnalis yang tergabung dalam aliansi wartawan Kabupaten Kuningan menggelar aksi damai di depan Pendopo Bupati Kuningan.
Mereka menyuarakan penolakan terhadap stigma yang dinilai muncul akibat pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai istilah “Londo Ireng”, serta menegaskan bahwa kemerdekaan pers dan kebebasan menyampaikan kritik merupakan pilar utama demokrasi yang harus dihormati.
Dengan membawa spanduk dan menyampaikan pernyataan sikap secara terbuka, para jurnalis menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari fungsi pers yang dijamin konstitusi, bukan alasan untuk melabeli atau mendiskreditkan profesi wartawan.
Baca Juga:Perempuan Berdaya Hadapi Bencana, BPBD Kuningan Perkuat Mitigasi dari Lingkup KeluargaJemaah Telantar di Bandara, Bupati Dian Minta Travel Umrah Bertanggung Jawab
Koordinator Lapangan Aksi, Mumuh Muhyidin SH menyampaikan, sedikitnya lima tuntutan yang menjadi sikap bersama aliansi jurnalis Kabupaten Kuningan.
“Kami mendesak Presiden Republik Indonesia memberikan klarifikasi atas pernyataan “Londo Ireng” agar tidak menimbulkan berbagai tafsir, memperkeruh situasi, serta memicu persoalan baru di tengah masyarakat. Kami juga meminta seluruh penyelenggara pemerintahan menghormati kemerdekaan pers, menghentikan segala bentuk stigmatisasi terhadap wartawan, serta menjamin ruang kerja jurnalistik yang bebas, profesional, dan bertanggung jawab,” tandasnya.
Pihaknya turut mendesak Pemda dan DPRD Kuningan, menjadikan polemik tersebut sebagai momentum untuk memperbaiki pola komunikasi publik sekaligus memperkuat kemitraan yang sehat antara pemerintah dan insan pers.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga diminta lebih terbuka terhadap kritik. Menurut mereka, kritik yang disampaikan media seharusnya dipandang sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, bukan dianggap sebagai ancaman.
Dalam pernyataan sikapnya, aliansi jurnalis juga mengingatkan agar Pemda Kuningan lebih memprioritaskan penyelesaian persoalan masyarakat dibandingkan kegiatan-kegiatan seremonial yang dinilai tidak memberikan manfaat nyata bagi publik.
Aksi damai tersebut ditutup dengan seruan: “Pers Bebas Demokrasi Kuat Kuningan Maju” sebagai penegasan bahwa kebebasan pers merupakan salah satu fondasi penting dalam kehidupan demokrasi.
Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy yang menerima aspirasi para peserta aksi menyatakan, dirinya tidak memiliki kapasitas untuk memberikan klarifikasi atas pernyataan Presiden. Namun, ia mengaku memahami keresahan yang dirasakan para jurnalis karena memiliki latar belakang sebagai wartawan sebelum terjun ke dunia politik.