Di sisi lain, proses pembebasan lahan untuk jalur penghubung dari Winduhaji menuju Jalan Sudirman juga mulai berjalan. Saat ini pemerintah daerah tengah melakukan sosialisasi kepada warga terdampak, khususnya di wilayah Desa Winduhaji dan sebagian Desa Citangtu.
“Prosesnya sedang berjalan. Kami manfaatkan alokasi Rp14 miliar dari APBD murni untuk mempercepat pembayaran pembebasan lahan,” tambah Putu.
Langkah percepatan yang dilakukan Pemkab Kuningan sejalan dengan dorongan pemerintah pusat. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda bersama pejabat Kementerian PUPR, Iqbal, menegaskan komitmen pusat untuk mendukung keberlanjutan proyek JLTS sebagai infrastruktur strategis yang akan memperkuat konektivitas sekaligus mendukung pengembangan sektor pariwisata Kuningan.
Baca Juga:Ditonton Bupati dan Pejabat Daerah, Pesik Kuningan Lolos ke Babak 16 Besar NasionaKandang Ternak di Kuningan Kebakaran, Ribuan Burung Puyuh Mati dan Kerugian Ratusan Juta
Pemerintah pusat bahkan telah menyiapkan skema pembiayaan berlapis agar pembangunan dapat berjalan berkesinambungan. Untuk segmen awal sepanjang 5 kilometer, proyek diusulkan menggunakan skema Inpres Jalan Daerah (IJD) yang memungkinkan pelaksanaan secara multiyears.
Sementara pembangunan sisa ruas sepanjang 4,5 kilometer direncanakan dibiayai melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada periode 2027 hingga 2029.
Agar dukungan pembiayaan tersebut dapat direalisasikan tanpa hambatan, Kementerian PUPR meminta seluruh persoalan pembebasan lahan diselesaikan paling lambat pertengahan 2027. Dengan demikian, pengusulan anggaran SBSN dapat terus berlanjut tanpa jeda dan target penyelesaian Jalan Lingkar Timur Selatan dapat tercapai sesuai rencana.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal, JLTS diharapkan menjadi salah satu infrastruktur kunci yang mampu mengurai kepadatan lalu lintas di pusat kota, membuka akses kawasan baru, sekaligus memperkuat posisi Kuningan sebagai destinasi wisata unggulan di Jawa Barat. (ags)