RADARCIREBON. ID – Proses pembukaan PPPK 2023 masih terus dipersiapkan pemerintah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani gencar mendekati pemda.
Hal tersebut dilakukan Prof Nunuk, salah satunya untuk membahas alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sejumlah daerah.
Baru-baru ini Dirjen Nunuk menemui Wali kota Palembang Harnojoyo terkait beberapa hal, yaitu advokasi pengangkatan kepala sekolah dari guru penggerak, implementasi Kurikulum Merdeka, serta formasi seleksi PPPK guru 2023.
Dirjen Nunuk mengatakan kunjungan kerja ke Palembang dalam rangka mengapresiasi sebagian besar sekolah yang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka.
Baca Juga: Bansos UMKM Kembali Dicairkan? Simak Detail dan Cara Cek Penerima Disini
Selain itu, dia juga mengadvokasi serta mengakselarasi program prioritas GTK dengan Pemkot Palembang.
Nunuk menjelaskan kerja sama Kemendikbudristek dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan kabupaten/kota dalam hal pengangkatan kepala sekolah yang dimulai sejak 2021, untuk pemenuhan kepala sekolah Diklat Cakep sudah dihentikan.
Kebijakan tersebut digantikan melalui program Pendidikan Guru Penggerak.
Merujuk data Kemendikbudristek, baru 13 Guru penggerak yang sudah diangkat, masih ada 166 lagi lulusan Pendidikan Guru Penggerak dan 64 calon guru penggerak (yang belum diangkat).
Baca Juga: BANYAK KUOTA! KUR BRI Cukup KTP dan KK, Cair 50 Juta tanpa Jaminan
“Hal ini mungkin karena mereka belum memenuhi persyaratan adminisrasi, sehingga kami mohon barangkali ada pertimbangan lain dari Bapak Wali Kota, khususnya untuk pengangkatan kepala sekolah pada jenjang pendidikan dasar,” lanjut Dirjen Nunuk.
Dia menambahkan pemkot tidak perlu mengeluarkan APBD untuk mendiklatkan/melakukan seleksi calon kepala sekolah.
Ada 100-an lebih Guru Penggerak yang siap jadi kepala sekolah di satuan-satuan pendidikan. Namun, presentasenya baru terealisasi sekitar 10-15 persen.
Nunuk menyebut Kemendikbudristek mempunyai kebijakan yang sangat masif. Oleh karena itu, di tiap provinsi mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang akan mengekseskusi dan melayani guru-guru dan tenaga kependidikan di wilayah masing-masing.
Baca Juga: HARUS JOIN! Berikut 7 Tempat Jual Uang Kuno dan Cara Jualnya, Auto Kaya Mendadak
Misalnya, ada Balai Guru Penggerak (BGP) Sumatera Selatan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), yang akan melihat pemetaan mutu di Provinsi Sumatera Selatan, termasuk di dalamnya Kota Palembang. Selain itu, ada UPT lain yakni Balai Budaya dan Balai Bahasa.
Komentar