Selain petani juga nelayan yang akan datang dan pergi melaut masuk sektor yang dikecualikan. “Petani dan nelayan kita lakukan diskresi karena mereka memproduksi yang bisa dijadikan sebagai sumber ketahanan pangan bagi kita,” kata Taufik.
Dalam pelaksanaan PSBB di Kabupaten Indramayu sudah disiapkan sedikitnya 16 Pos Chek Point untuk melakukan penyekatan di wilayah-wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain yang akan dijaga oleh tim gabungan TNI, Polri, Dishub, Pol PP, dan unsur lainnya. Sebagai antisipasi terhadap Jaring Pengaman Sosial (JPS) pihaknya juga telah menyiapkan berbagai program mulai dari bantuan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Serta beberapa bantuan sektoral yang terdampak seperti peternakan, perikanan, dan lainnya.
Sementara itu, Majalengka juga kembali mematangkan persiapan PSBB, Senin (4/5). Dalam pertemuan itu hadir unsure Forkopimda, Satuan Gugus Tugas (Satgas) Covid-19, para camat, Ketua MUI, Ketua FKUB, Kepala Kemenag serta unsur lainnya.
Ketua Gugus Tugas Covid-19 yang juga Bupati Majalengka Karna Sobahi pada kesempatan itu mempersilakan Forkopimda, OPD, termasuk lembaga vertikal untuk memberikan saran dan gagasannya jelang pelaksanaan PSBB.
Ketua DPRD Kabupaten Majalengka H Edy Anas Djunaedi yang hadir menyatakan mendukung setiap kebijakan yang dilakukan eksekutif dalam upaya memutus mata rantai virus corona. Pihaknya menyetujui pengalokasian anggaran sepanjang tidak berbenturan dengan perangkat hukum yang berlaku. Legislatif juga siap membantu sesuai tugas dan fungsi.
Sementara Kapolres Majalengka AKBP Bismo Teguh Prakoso melalui Kabag Regident Polres Majalengka menambahkan pihaknya sudah melaksanakan beragam program dalam penanggulangan Covid-19. Di antaranya penjagaan di 25 posko yang terdiri dari 12 Posko Check Point, 6 Pos Pam, 2 Pos Pelayanan, dan 5 Pos Gatur. Pembentukan posko ini juga bersamaan dengan Operasi Lodaya 2020 dan penjagaan melibatkan semua instansi terkait. (dri/azs/oet/ono)