Harga Solar Non Subsidi Melonjak, Ratusan Nelayan Indramayu Resah

Gerakan Nelayan Pantura
KELUHKAN BAHAN BAKAR: Ratusan nelayan di Indramayu yang tergabung dalam Gerakan Nelayan Pantura turun ke jalan, mengeluhkan kenaikan harga solar non subsidi dan meminta adanya kebijakan harga khusus untuk nelayan. Foto: ANANG SYAHRONI/RADAR INDRAMAYU
0 Komentar

RADARCIREBON.ID – Ratusan nelayan yang tergabung dalam Gerakan Nelayan Pantura mengungkapkan keresahan mereka di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karangsong, Kabupaten Indramayu.

Nelayan menyuarakan protes atas tingginya harga serta terbatasnya pasokan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar non subsidi yang dinilai sangat membebani kegiatan melaut.

Para nelayan berkumpul di kawasan pelabuhan dengan membawa berbagai poster berisi tuntutan. Seperti permintaan kestabilan harga solar dan kelancaran distribusi BBM.

Baca Juga:Satbinmas Polres Indramayu Ajak Masyarakat Hidupkan Kembali SatkamlingDamkar Indramayu Bersama TNI Jalin Kerja Sama, Ada Apa?

Mereka menilai, kondisi tersebut berdampak langsung pada menurunnya aktivitas penangkapan ikan, bahkan membuat banyak kapal terpaksa bersandar dan tidak beroperasi.

Ketua Umum Gerakan Nelayan Pantura, Kajidin menyampaikan, lonjakan harga solar industri yang cukup signifikan, ditambah keterbatasan pasokan, menjadi persoalan serius, terutama bagi nelayan dengan kapal berkapasitas di atas 30 Gross Ton (GT).

“Kami membutuhkan solar agar roda ekonomi tetap berjalan. Tanpa BBM, nelayan tidak bisa melaut, dan ini berpengaruh pada pendapatan serta keberlangsungan usaha perikanan tangkap,” ujar Kajidin di sela-sela aksi.

Ia menambahkan, kondisi tersebut juga menimbulkan dampak berantai, mulai dari penumpukan kapal di Pelabuhan Perikanan Karangsong, meningkatnya angka pengangguran di wilayah pesisir, hingga menurunnya minat investasi di sektor perikanan tangkap. Selain itu, nelayan juga menyoroti belum adanya kebijakan harga khusus untuk solar non subsidi bagi nelayan, minimnya peran pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga ikan, serta kurangnya dukungan fasilitas pascaproduksi di pelabuhan.

Dalam aksi tersebut, Gerakan Nelayan Pantura menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Di antaranya, penetapan harga khusus BBM non subsidi bagi kapal di atas 30 GT, stabilisasi harga ikan secara nasional, serta evaluasi kembali regulasi zonasi pelabuhan pangkalan yang dinilai belum berpihak pada nelayan.

“Laut adalah sumber kehidupan kami. Kami berharap pemerintah segera memberikan solusi nyata,” tegasnya.

Para nelayan berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret agar permasalahan ini bisa diatasi, sehingga aktivitas melaut kembali normal dan perekonomian masyarakat pesisir tetap berjalan. Aksi berlangsung tertib dan menjadi simbol kuat suara nelayan Pantura yang menuntut perhatian terhadap keberlangsungan sektor perikanan di tengah meningkatnya biaya operasional.

0 Komentar