Senada disampaikan, Perwakilan Fraksi Gerindra Kabupaten Cirebon, H Sofwan. Pria yang akrab disapa Opang itu menyampaikan, pada prinsipnya harapannya Gerindra, jika dibuat pansus harus melalui mekanisme.
“Bukan kita tidak merespon, justru kita sangat merespon tapi harus melalui mekanisme yang ada,” ungkapnya.
Artinya, untuk merespon terbentuknya Cirebon Timur menjadi DOB, DPRD Kabupaten Cirebon hanya butuh membuat rekomendasi pihak eksekutif untuk membuat kajian pemekaran. Dan DPRD menyiapkan anggaran untuk melakukan kajian tersebut.
“Bukan malah DPRD membuat pansus,” terangnya.
Baca Juga:Soal Kasus Pemotongan Bansos di Cirebon, Komisi IV: Tindak Lanjuti SegeraPDIP Kabupaten Cirebon Saring 80 Bacaleg untuk 50 Kuota di DCS
Ia menduga, langkah membuat atau pembentukan pansus hanya bentuk pencitraan oknum oknum wakil rakyat di WTC dalam rangka memikat masyarakat. Sebab, sekarang sudah masuk tahun politik
“Sehingga, jika dilakukan sesuai mekanisme, ibarat orang jalan. Tertib. Insya Allah, kalau jalannya tertib, hasilnya pun maksimal. Dari pada kita hanya menyenangkan orang tapi hasilnya tidak maksimal. Jangan sampai nanti kita konsultasi ke provinsi, punten bahasanya nanti dibodoh-bodohi,” tandasnya.
Rupanya, argumentasi Jimus, diamini perwakilan fraksi PKS, Nurkholis. Ia pun setuju. Namun, mempertanyakan dan menegaskan kapan rekomendasi itu diparipurnakan.
“Saya sangat sependapat dengan Fraksi PDIP. Tapi saya ingin penegasan dari sekarang, kapan paripurna itu dilaksanakan? Itu saja. Kalau tidak segera, hayuk kita bentuk pansus,” kata Nurkholis.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB H Darusa mengakui, setelah melalui rapat konsultasi, akhirnya memahami suksesi FCTM kaitan pemekaran WTC.
Apalagi keinginan FCTM itu sudah menjadi harga mati. Sehingga, perlu ditindaklanjuti secara serius oleh lembaga DPRD.
“Pada intinya, bagaimana solusi dan siasatnya agar warga WTC tetap percaya ke kita sebagai wakil rakyat. Karena ini memasuki tahun politik,” tandasnya.
Baca Juga:Simak Hitungan Pergeseran Kursi di 7 Dapil Kabupaten CirebonHarga Beras Naik, Pengusaha Beras Kesulitan Cari Gabah
Akhirnya, Fraksi PKB pun setuju dengan option langsung memberikan rekomendasi ke eksekutif melalui rapat paripurna, tanpa melalui pembentukan pansus.
Hanya saja, sama seperti Fraksi PKS, pihaknya meminta agar paripurna yang dimaksud segera dilaksanakan. (sam)