RADARCIREBON.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka menegaskan komitmennya membenahi sistem rekrutmen tenaga kerja yang bersih dan berintegritas dengan menindak praktik pungutan liar (pungli).
Langkah ini diambil untuk memberantas calo yang selama ini merugikan para pencari kerja di wilayah tersebut.
Bupati Majalengka, Drs H Eman Suherman MM, memberikan peringatan keras kepada seluruh pihak agar tidak terlibat dalam praktik ilegal tersebut.
Baca Juga:Perputaran Uang MBG Rp600 Miliar per Hari di Kalangan Petani, Pembudidaya dan PeternakHarga BBM Subsidi Tidak Naik sampai Akhir Tahun, Bahlil Sebut Stok Dijaga di Atas Standar Minimum
“Saya tekankan, proses penerimaan tenaga kerja di Majalengka harus mengedepankan prinsip transparansi dan keadilan,” tegasnya.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi ketenagakerjaan yang tengah dijalankan secara serius oleh pemerintah daerah. Setiap pelanggaran yang ditemukan akan ditindak, baik secara administratif maupun melalui jalur hukum yang berlaku.
“Selama dilengkapi bukti yang kuat, kami akan menindak tegas pelaku pungli atau calo berdasarkan data dan fakta yang jelas,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi jaminan perlindungan bagi masyarakat dari intervensi pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab.
Pemkab Majalengka, lanjutnya, berupaya menciptakan sistem rekrutmen yang profesional guna menghadirkan iklim kerja yang sehat serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan tenaga kerja di berbagai sektor industri.
Sejalan dengan itu, pemerintah daerah juga terus mengakselerasi penyerapan tenaga kerja lokal melalui program unggulan Matahati.
“Program Masyarakat Cepat Kerja ini dirancang sebagai solusi untuk menghadirkan sistem rekrutmen yang akuntabel dan bebas pungli,” imbuhnya.
Baca Juga:Bahlil Umumkan Kabar Gembira: Indonesia Dapat Pasokan Minyak dari RusiaAS – Iran Batal Damai, 5 Hal Ini Jadi Pengganjal, Salah Satunya soal Selat Hormuz
Eman menambahkan, program Matahati menjadi langkah strategis untuk membenahi sistem ketenagakerjaan agar lebih terintegrasi.
Peluncuran program di Balai Latihan Kerja (BLK) Cakraningrat menjadi momentum penting bagi perubahan sistemik di Majalengka.
Pemerintah daerah juga memperkuat sinergi dengan sektor industri guna memastikan tenaga kerja lokal mendapatkan prioritas.
Kerja sama ini diharapkan mampu menyelaraskan kebutuhan perusahaan dengan ketersediaan sumber daya manusia di daerah.
“Fokus kami adalah memutus mata rantai percaloan yang meresahkan masyarakat. Kami meminta perusahaan melakukan rekrutmen terpadu melalui sistem pemerintah,” katanya.
Penekanan ini bertujuan agar seluruh proses seleksi dapat terpantau oleh dinas terkait. Dengan langkah tersebut, Pemkab Majalengka optimistis dapat menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih adil.