Koperasi Merah Putih di Cirebon Bakal Diguyur Rp3 Miliar: Ingat, Bukan Uang Hadiah

koperasi merah putih di cirebon sudah terbentuk
Penyerahan akta pendirian Koperasi Merah Putih (KMP) ke DKUKMPP Kota Cirebon, belum lama ini. Pemkot Cirebon memastikan sebanyak 22 KMP sudah berbadan hokum. Foto: abdullah-radar cirebon.
0 Komentar

ADA 22 KMP DI KOTA CIREBON

Di Kota Cirebon, 22 KMP sudah terbentuk di setiap kelurahan. Menurut Kadis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Dr Iing Daiman MSi, administrasi pendirian berupa akta notaris sudah tuntas.

Pihaknya bekerja sama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI). “Sudah selesai akta pendirian dan sudah diserahkan ke walikota,” kata Iing Daiman kepada Radar Cirebon.

Rencananya, kata Iing, pada 12 Juli 2025 ada launching KMP secara nasional, dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. “Harapannya setelah launching langsung jalan. Pak Walikota minta ada koperasi yang konsen terhadap pengelolaan sampah atau menjadi bank sampah,” ujarnya.

Baca Juga:Calon Pahlawan Nasional dari Cirebon Dijuluki Singa dari Jawa BaratKiai Abbas Calon Pahlawan Nasional dari Cirebon, Datanya Ditemukan di Belanda

Tiap koperasi, kata Iing, sebenarnya jenis usahanya bisa tak sama. Tapi, bisa saling mengisi. Seperti KMP di Argasunya bisa bergerak di bidang pengelolaan ternak ayam, di mana itu tak bisa diterapkan di Kecamatan Pekalipan. “Jadi di Argasunya Kecamatan Harjamukti bisa saling mengisi dengan Pekalipan. Maka dari itu setelah launching, kita akan diskusi. Konsepnya sudah ada,” kata Iing.

Secara umum, lanjutnya, koperasi yang telah berdiri ini nantinya akan bergerak di berbagai sektor. Mulai dari gerai sembako, unit simpan pinjam, perkantoran, farmasi, logistik, klinik, dan lainnya.Tentang pembiayaan, Iing mengatakan KMP menerima pembiayaan modal melalui Himbara. “Jadi mereka (pengurus) mengajukan ke Himbara dan nanti ada kurasi berapa yang disetujui. Tentunya melalui mekanisme perbankan. Iing juga sistemnya nanti semua melalui digital. Misalnya pagu Rp3 miliar sampai Rp5 miliar, tidak langsung digelontorkan, tapi beda-beda dan secara bertahap,” terangnya.

Sementara tentang gaji bagi pengurus KMP, Iing menyampaikan akan disesuaikan sesuai mekanisme koperasi yang ada.

Dari Jakarta, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa sumber utama pendanaan untuk program KPM berasal dari Himbara melalui skema yang dikawal oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Menurutnya, Danantara memiliki posisi penting karena di dalamnya terdapat unsur kepemilikan dari bank-bank Himbara. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung, lanjutnya, terlibat dalam penyaluran dana koperasi. “Danantara itu anggotanya juga ada Bank Himbara. Bank Himbara ini kan penyalurannya ya pasti ikut terlibat secara tidak langsung, karena kepemilikan Bank Himbara sekarang ada di bawah Danantara,” ujar Ferry.

0 Komentar