Ia menjelaskan, dana sebesar Rp3 miliar per KPM digunakan untuk kebutuhan modal kerja koperasi. Seperti pembiayaan kegiatan usaha dan operasional koperasi. Sementara untuk pembiayaan infrastruktur, seperti pembangunan kantor koperasi atau gudang penyimpanan, pemerintah tetap menyediakan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau yang Rp3 miliar atau lebih itu untuk biaya modal kerja. Sementara dana dari APBN atau APBD digunakan untuk pembiayaan investasi seperti kantor koperasinya,” jelas Ferry.
Lebih lanjut, Ferry mengungkapkan bahwa pemerintah juga sedang menjajaki pemanfaatan aset-aset milik negara dan daerah, termasuk aset milik BUMN, BUMD, dan pemerintah daerah, untuk mendukung kegiatan Koperasi Merah Putih.
Baca Juga:Calon Pahlawan Nasional dari Cirebon Dijuluki Singa dari Jawa BaratKiai Abbas Calon Pahlawan Nasional dari Cirebon, Datanya Ditemukan di Belanda
Hal ini menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan bersama Komisi VI DPR RI. “Salah satu keputusan rapat dengan Komisi VI adalah bagaimana kita bisa menggunakan aset-aset milik pemerintah provinsi, kabupaten, BUMN, BUMD, atau resi gudang agar bisa dimanfaatkan untuk kegiatan Koperasi Desa Merah Putih,” tambahnya.
Dengan dukungan pembiayaan dan fasilitas ini, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi pilar pemberdayaan ekonomi desa dan kelurahan yang kuat dan berkelanjutan. (sam/awr/abd)