RADARCIREBON.ID – Ada dana yang masih mengendap di kas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon sebesar Rp 1,48 triliun. Bupati Cirebon, Imron pun memberikan penjelasan.
Soal dana yang masih mengendap tersebut, diketahui dari rilis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kabupaten Cirebon.
Dalam rilis itu disebutkan, hingga Oktober 2025, ada uang sebesar Rp 1,48 triliun yang belum dibelanjakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon.
Baca Juga:Ditunjuk Dedi Mulyadi, Helmy Yahya Batal Jadi Komisaris Bank BJB karena Ada Novum di OJKDiguyur Hujan Semalaman, Longsor Menimpa Rumah Warga
Dalam rilis itu juga dijelaskan, dari laporan realisasi APBD, tingkat serapan anggaran belanja baru mencapai 68,23% dari total pagu Rp4,65 triliun. Padahal dari sisi pendapatan daerah, Pemkab Cirebon mencatat realisasi sebesar Rp3,54 triliun atau 77,44% dari target Rp4,57 triliun.
Dari data itu menunjukkan jika penerimaan daerah lebih cepat dibanding pengeluaran. Karena itu terjadi penumpukan kas daerah yang belum tersalurkan ke masyarakat melalui paket program pembangunan dan pelayanan publik.
Bagaimana tanggapan pihak Pemkab Cirebon? Menurut Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, rendahnya realisasi belanja daerah terjadi karena beberapa hal. Di antaranya adanya sejumlah proyek fisik yang mengalami keterlambatan pelaksanaan.
Keterlambatan itu, katanya, terjadi di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Dinas ini baru mencatat serapan 40,32% dari pagu Rp289,45 miliar.
“Sebagian kegiatan konstruksi masih dalam proses pelaksanaan. Kami dorong percepatan penyelesaian agar bisa terealisasi maksimal pada Desember,” ungkap Imron.
Bukan hanya Dinas PUTR, Imron mengungkapkan sejumlah perangkat daerah lain juga mencatat serapan rendah. Misalnya di Dinas Sosial (55,39%), Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (55,18%), dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (58,69%).
Dijelaskan Imron, ada beberapa dinas yang kinerjanya relatif baik. Hal itu terlihat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (66,04%), Dinas Lingkungan Hidup (64,95%), dan Dinas Pertanian (64,23%).
Baca Juga:10 Pahlawan Nasional 2025 Resmi Ditetapkan Presiden Prabowo Subianto, Ada Gus Dur, Soeharto hingga MarsinahPKL di Depan Stasiun Kejaksan Ditertibkan, Mulai Bongkar-bongkar
Penyebab pola serapan yang melambat di triwulan III dan IV, menurutnya, karena proses administrasi yang panjang dan revisi paket kegiatan. Selain itu juga karena penyesuaian teknis di lapangan.
Namun demikian, mantan wakil bupati ini optimistis di akhir tahun nanti, capaian belanja bisa meningkat hingga 90%.
Ditambahkan Imron, dari sisi fiskal, selisih antara pendapatan dan belanja daerah per Oktober mencapai sekitar Rp366,3 miliar. Namun jika memperhitungkan keseluruhan pagu, maka dana APBD yang belum terserap mencapai Rp1,48 triliun.