RADARCIREBON.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) (KDM) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Kedatangan KDM bersama jajaran Pemprov Jabar ini untuk menyampaikan laporan terkait program pencegahan korupsi di sektor lingkungan dan penyelamatan aset negara.
Ya, KDM menjelaskan bahwa pihaknya melaporkan upaya Pemprov Jabar dalam mencegah penyimpangan, terutama pada proyek normalisasi sungai, penyelamatan aset negara, serta program penghijauan di tanah-tanah milik negara.
Baca Juga:Hakordia 2025; Kesibukan Kejari Kota Cirebon Memburu Praktik KorupsiDishub Cirebon Petakan Titik Rawan Macet saat Nataru, Tidak Hanya Terpusat di Gronggong
“Saya ke bidang pencegahan, ngurusin normalisasi sungai, penyelamatan aset negara, dan upaya kami melakukan penghijauan di areal-areal tanah-tanah negara di Jawa Barat,” ujar KDM kepada wartawan usai pertemuan.
Masih kata KDM, fokus pembangunan Jabar selama ia menjabat adalah pada penguatan fungsi penataan lingkungan yang berada di bawah pengelolaan lembaga negara maupun BUMN. Karena itu, ia meminta sejumlah BUMN dan lembaga teknis agar lebih aktif menjaga fungsi aset negara.
BUMN tersebut antara lain Perum Jasa Tirta, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), hingga Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang berperan langsung terhadap kondisi sungai, hutan, dan kawasan perkebunan. “Fungsi-fungsi sungai, fungsi hutan, fungsi perkebunan berfungsi kembali sehingga bencana terhindari,” ujarnya.
Ia mengatakan langkah ini sangat penting mengingat risiko bencana di Jawa Barat kerap meningkat akibat eksploitasi alam yang tidak terkendali, mulai dari penggundulan hutan hingga penyalahgunaan kawasan sungai.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Korsup KPK Bahtiar Ujang Purnama mengatakan kedatangan Dedi Mulyadi membawa agenda serius terkait mitigasi lingkungan dan penguatan aset negara. “Beliau menyampaikan prinsipnya, melihat dinamika cuaca maupun dinamika lingkungan, saat ini perlu dilakukan langkah-langkah upaya strategis untuk mengantisipasi daripada hal-hal yang bisa terjadi, seperti contoh yang ada di Sumatera,” kata Bahtiar.
Menurut Bahtiar, keberhasilan mitigasi harus dimulai dari pemanfaatan lahan tidur dan aset-aset yang terbengkalai. “Ada PTPN maupun ada dari PU, di mana ada beberapa aset yang akan difungsikan kembali, yang akan dilakukan langkah-langkah revitalisasi untuk ketahanan lingkungan,” terang Bahtiar.