RADARCIREBON.ID – Keberadaan tenaga honorer di Kabupaten Cirebon belum sepenuhnya hilang, meskipun skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu mulai diterapkan.
Pemerintah daerah masih menemukan sejumlah tenaga honorer, terutama di sektor pendidikan. Mayoritas dari mereka berprofesi sebagai guru.
Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon, Ade Nugroho SSTP, membenarkan kondisi tersebut. Ia menyebut, berdasarkan laporan dari Dinas Pendidikan, honorer yang masih ada didominasi tenaga pengajar.
Baca Juga:Kepala Rutan Kelas I Cirebon BergantiRaih Bronze Medal di Cisco NetAcad Riders 2026
“Memang masih ada tenaga honorer di Kabupaten Cirebon. Dari laporan Dinas Pendidikan, sebagian besar adalah guru,” ujarnya.
Ade menjelaskan, para honorer tersebut tidak menerima gaji dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun anggaran daerah. Penghasilan mereka disebut berasal dari sertifikasi guru.
“Informasinya, mereka mendapatkan penghasilan dari sertifikasi, bukan dari BOS atau anggaran lain,” jelasnya.
Meski demikian, pasca diberlakukannya kebijakan PPPK paruh waktu, pemerintah menegaskan larangan pemberian gaji kepada tenaga honorer. Hal ini karena honorer tidak termasuk dalam kategori Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kebijakannya sudah jelas, honorer bukan bagian dari ASN, sehingga tidak diperkenankan menerima gaji dari anggaran pemerintah,” tegas Ade.
Untuk memastikan kondisi di lapangan, BKPSDM Kabupaten Cirebon akan melakukan penelusuran lebih lanjut, khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan.
“Kami akan telusuri lebih lanjut agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tandasnya. (den)