RADARCIREBON.ID – Persatuan Pensiunan Indonesia (PPI) Kota Cirebon resmi dikukuhkan di Balai Kota Cirebon. Kegiatan tersebut dihadiri langsung Walikota Cirebon, Effendi Edo.
Dalam kesempatan itu, Edo berharap keberadaan PPI dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kota Cirebon.
Usai menghadiri pengukuhan, Edo menjelaskan kepengurusan PPI sebenarnya telah dilantik pada 2025 di Bandung. Namun, pengukuhan tingkat Kota Cirebon baru dilaksanakan oleh Ketua PPI Jawa Barat.
Baca Juga:Secangkir Kopi dari Lereng Ciremai Hadir di World of Coffee Bangkok 2026Developer Bandel Belum Serahkan PSU, DPRD Cirebon Dorong Revisi Perda
Menurut Edo, PPI tidak hanya menjadi wadah bagi pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga menghimpun pensiunan dari berbagai latar belakang profesi seperti pengusaha, TNI, Polri, hingga pengacara.
“PPI menjadi wadah bagi para lansia agar tetap produktif dan sehat,” ujarnya.
Edo menilai para lanjut usia masih memiliki potensi besar untuk terus berkarya dan berkontribusi melalui pengalaman serta pemikiran yang dimiliki.
“Harapannya, usia lanjut ini masih bisa dimanfaatkan produktivitasnya. Karena pemikiran dan pengalaman mereka luar biasa. Mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan pemerintah,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua PPI Kota Cirebon, H Abdul Azis Husein, mengatakan pengukuhan tersebut menjadi momentum memperkuat program organisasi bagi para lansia dan pensiunan di Kota Cirebon.
“Sebetulnya kami sudah dilantik di Gedung Sate Bandung pada 2025. Kami juga sudah mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah, dan hari ini pengukuhan di Kota Cirebon akhirnya bisa terlaksana,” ujarnya.
Azis menegaskan, ke depan PPI akan fokus pada program peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap sehat, aktif, dan sejahtera.
Baca Juga:Retribusi Anjlok, Komisi II DPRD Cirebon Segera Sidak Pasar PalimananHasil Konsultasi soal SE Menteri 7/2026, Disdik Cirebon Pastikan Guru Honorer Tetap Ngajar
“Yang terpenting, program-program ke depan bisa mengangkat para lanjut usia agar lebih sehat, aktif, dan sejahtera,” katanya.
Ia juga menyampaikan salah satu program yang sudah berjalan yakni layanan bantuan hukum bagi anggota PPI se-Jawa Barat melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PPI.
Menurutnya, lembaga tersebut telah resmi dibentuk untuk memberikan pendampingan hukum bagi lansia dan pensiunan yang menghadapi persoalan hukum.
“Kami juga sudah menghadiri pelantikan layanan bantuan hukum untuk PPI se-Jawa Barat di Bandung. Jadi kami memberikan layanan hukum kepada para lansia dan pensiunan yang memiliki persoalan hukum,” jelasnya.