RADARCIREBON.ID – Kondisi jalan di depan Stasiun Kejaksan menjadi sorotan DPRD Kota Cirebon. Jalan yang menjadi akses utama keluar masuk penumpang dan kendaraan itu mengalami kerusakan cukup parah.
Selain jalan rusak, penataan drainase di kawasan tersebut juga dinilai kurang optimal. Akibatnya, genangan air kerap muncul saat hujan deras mengguyur Kota Cirebon.
Anggota DPRD Kota Cirebon dari Daerah Pemilihan Kecamatan Kejaksan, Ana Susanti, mengatakan dirinya telah beberapa kali mengusulkan perbaikan akses jalan di depan Stasiun Kejaksan agar masyarakat dan wisatawan merasa lebih nyaman.
Baca Juga:Kebutuhan Hewan Kurban di Kota Cirebon 2.673 EkorPetani Cirebon Mengeluh, Sudah Tiga Kali Gagal Panen
“Saya sudah beberapa kali meminta agar akses jalannya diperbaiki karena itu merupakan pintu masuk dan keluar penumpang kereta api. Kalau jalannya rusak tentu tidak nyaman,” ujar Ana.
Menurutnya, usulan perbaikan tersebut terkendala persoalan status lahan yang diduga merupakan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero).
“Saya sempat menanyakan status tanahnya dan sudah menyampaikan ke bagian aset Pemkot Cirebon. Waktu itu juga ada pembenahan trotoar dan drainase. Saya minta dikomunikasikan dengan DPUTR karena itu sudah menjadi kewenangannya,” katanya.
Ana menambahkan, dirinya juga telah mengusulkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cirebon agar dilakukan perbaikan jalan secara menyeluruh di kawasan depan stasiun.
Namun, persoalan drainase di area tersebut dinilai cukup kompleks karena saluran pembuangan air dari kawasan stasiun mengalir ke saluran milik pemerintah daerah.
“Drainase milik PT KAI tidak memiliki saluran pembuangan sendiri sehingga air dialirkan ke saluran jalan milik pemerintah. Sementara sebagian saluran yang ada sudah tertutup bangunan,” jelasnya.
Sebagai solusi, Ana mengusulkan pembangunan saluran baru yang diarahkan hingga ke wilayah Tanda Barat sebagai titik akhir pembuangan air.
Baca Juga:Kasubdit PAI SMP Kemenag RI Dukung Transformasi Digital Guru PAI Usulkan Muktamar NU ke-35 Digelar di Kota Wali
Ia juga mengaku sempat mengusulkan program pokok pikiran (pokir) senilai Rp200 juta untuk penanganan banjir di kawasan tersebut.
“Kalau persoalan ini memang harus ada kerja sama antara PT KAI dan Pemkot Cirebon,” ujarnya.
Sementara itu, Hasan, seorang pedagang bakso di sekitar lokasi, mengatakan kerusakan jalan sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir.