RADARCIREBON.ID – Harapan masyarakat terhadap terwujudnya Jalan Lingkar Timur Selatan (JLTS) kembali menguat seiring kunjungan spesifik Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, bersama jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke lokasi rencana pembangunan jalan tersebut.
Kunjungan itu turut dihadiri Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar, Kepala Dinas PUTR Kabupaten Kuningan Putu Bagiasna, anggota DPRD Kabupaten Kuningan dari Fraksi PKB, serta sejumlah pejabat teknis terkait. Dalam kesempatan tersebut, berbagai alternatif percepatan pembangunan JLTS dibahas guna memastikan proyek dapat segera direalisasikan.
JLTS diproyeksikan menjadi jalur strategis baru yang akan memperkuat konektivitas antarwilayah di Kabupaten Kuningan. Selain berfungsi mengurai kepadatan lalu lintas, keberadaan jalan lingkar ini juga dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor pariwisata yang terus berkembang.
Baca Juga:Ditonton Bupati dan Pejabat Daerah, Pesik Kuningan Lolos ke Babak 16 Besar NasionaKandang Ternak di Kuningan Kebakaran, Ribuan Burung Puyuh Mati dan Kerugian Ratusan Juta
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menegaskan komitmen lembaganya untuk mendukung keberlanjutan proyek tersebut. Menurutnya, perkembangan Kabupaten Kuningan sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Barat harus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai.
Ia menilai peningkatan kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi masyarakat memerlukan dukungan akses transportasi yang lebih baik agar pertumbuhan daerah dapat berlangsung secara optimal. Karena itu, Komisi V DPR RI siap mengawal berbagai upaya percepatan pembangunan JLTS agar segera memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Komisi V mendukung penuh karena Kabupaten Kuningan bertumbuh menjadi kabupaten destinasi wisata favorit di Jawa Barat. Kita perlu memberikan dukungan maksimal agar infrastrukturnya tidak tertinggal dan mampu mengimbangi pertumbuhan daerah,” ujar Huda, Kamis (18/6).
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Kementerian PUPR, Iqbal memaparkan dua alternatif sumber pendanaan, yang dapat digunakan untuk merealisasikan pembangunan JLTS. Opsi pertama melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD) yang dinilai lebih cepat dan memungkinkan pelaksanaan secara multiyears mulai tahun berjalan. Sementara opsi kedua melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk periode anggaran 2027 hingga 2029.
Namun demikian, kedua skema tersebut mensyaratkan kesiapan dokumen dan status lahan yang harus benar-benar clear and clean sebelum anggaran dapat dikucurkan.